Kupastuntas.co, Lampung Barat - Enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat masuk zona merah realisasi penyerapan anggaran perangkat daerah berdasarkan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) triwulan lV (Oktober) tahun 2023.

Berdasarkan data yang dihimpun Kupastuntas.co, ada tiga kategori zona yang dipetakan oleh pemerintah daerah Lampung Barat terhadap capaian realisasi serapan anggaran yakni zona hijau 80-100 persen, zona kuning 65-79 persen dan zona merah 0-64 persen.

Di zona hijau ada Dinas Perikanan dengan capaian 83,93 persen, Dinas Komunikasi dan Informatika 82,80 persen, Dinas Perhubungan 81,57 persen, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 81,09 persen, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 80,93 persen, Sekretariat DPRD 80,51 persen dan Dinas Lingkungan Hidup 80,93 persen.

Kemudian Zona Kuning Rumah Sakit Alimudin Umar 79,71 persen, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 79,53 persen, Badan Penelitian dan Pengembangan 79,37 persen, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 78,41 persen, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 77,53 persen.

Lalu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 76,97 persen, Dinas Sosial 76,77 persen, Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah 75,79, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 75,27 persen, Inspektorat 74,09 persen, Dinas Penanaman Modal dan PTSP 72,13 persen.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 72,09 persen, Sekretariat Daerah 71,63 persen, Dinas Ketahanan Pangan 70,35 persen, Dinas Perkebunan dan Peternakan 68,72 persen.

Sedangkan di zona merah ada Dinas Kesehatan dengan capaian serapan anggaran 63,68 persen, Dinas Dalduk, KB, P3A 60,91 persen, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 52,46 persen, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 41,52 persen dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 23,77 persen.

Baca juga : Ismet Inoni: Kinerja Kepala OPD di Lambar Dalam Penyerapan Anggaran Masih Rendah

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Burlianto Eka Putra mengatakan, ada beberapa kendala yang dialami oleh pihaknya terkait realisasi capaian serapan anggaran tahun 2023. Diantaranya serapan dana hibah untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk Bawaslu dan KPU.

"Karena kita belum melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk dana Hibah Pilkada 2024, sehingga realisasi serapan anggaran kita masih rendah, karena yang terbesar anggaran kita ada pada dana hibah Pilkada tersebut," kata Burlianto, saat dihubungi kupastuntas.co, Rabu (8/11/2023) siang.

Burlianto menambahkan, pihaknya dijadwalkan segera melakukan penandatanganan NPHD pada tanggal 10 November mendatang, sehingga ia berharap setelah penandatanganan dilakukan, serapan anggaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bisa terserap secara maksimal.

"Selain hibah untuk Pilkada kita juga terkendala realisasi penyaluran dana hibah untuk Ormas sehingga kita berharap setelah seluruh proses administrasi dilakukan seluruh dana hibah bisa disalurkan sesuai dengan pos nya masing-masing agar serapan anggaran bisa maksimal," terangnya.

Sebelumnya, Asisten Bidang Administrasi Umum pemerintah kabupaten Lampung Barat Ismet Inoni mengungkapkan bahwa capaian realisasi keuangan perangkat daerah hingga triwulan ke lV rata-rata masih rendah dan masih belum sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Hal tersebut disampaikan Ismet saat menghadiri rapat koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan (POP) Triwulan lV tahun 2023 di Aula Kagungan Sekretariat Daerah Lampung Barat yang dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan jajaran.

"Bagaimana kita bisa menuntaskan program pembangunan di kabupaten Lampung Barat, jika Kepala Perangkat Daerah masih rendah kinerjanya dalam penyerapan anggaran," tegas Ismet saat menyampaikan arahannya. (*)