Kupastuntas.co, Bandar Lampung  - Universitas Lampung (Unila) telah resmi memberikan gelar Doktor Honoris Causa (HC) kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Gelar tersebut diberikan kepada Arinal karena dianggap mampu memberikan manfaat kepada masyarakat melalui program andalan nya yaitu Kartu Petani Berjaya (KPB).

Menganggapi hal itu, Ketua DPW Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Lampung, Sutono mengatakan, fakta di lapangan banyak petani yang belum merasakan kesejahteraan dengan adanya KPB tersebut.

"Wah menurut teman-teman penyuluh pertanian jauh panggang dari api. Programnya hanya teori saja sementara implementasinya dilapangan kecil sekali," kata Sutono, saat dimintai keterangan, Kamis (26/10/2023).

Ia mengatakan, sebagai contoh sebelum dilantik menjadi Gubernur Lampung, salah satu program Arinal Djunaidi ialah ingin meningkatkan produktivitas kopi Lampung menjadi 4 ton per hektar.

"Tapi fakta nya hari ini rata-rata produktivitas kopi di Lampung hanya 0,7 ton per hektare. Ini bisa terjadi karena tidak ada apa-apa yang dilakukan," katanya. 

Baca juga : Gubernur Lampung Resmi Sandang Gelar Doktor Honoris Causa di Unila

Menurutnya, sampai saat ini kebijakan Pemprov Lampung tidak memihak kepada petani. Hal tersebut dibuktikan dengan alokasi anggaran yang kecil sehingga petani tidak mendapat pendampingan untuk menghadapi berbagai persoalan.

"Persoalannya itu banyak seperti persoalan budidaya, persoalan permodalan, persoalan pupuk, persoalan hama penyakit, persoalan pasar, persoalan penangan pasca panen dan pengolahan hasil," terangnya.

Selain itu, Pemprov Lampung juga tidak memberikan pelatihan maupun diklat sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan para petani termasuk diklat bagi para penyuluh.

Sementara Pengamat Pertanian, Irwan Sukri Banuwa mengatakan, ukuran kesejahteraan petani diukur dari berbagai multi aspek. Namun untuk ukuran indikator menuju kesejahteraan petani lebih mudah menguraikan.

"Sebagai contoh, dengan program KPB melalui penerapan e-KPB, NTP atau nilai tukar petani yang sudah mencapai lebih dari 100. Yaitu 104.3. Selain itu masyarakat miskin di Provinsi Lampung turun hingga tinggal 11.44 persen," katanya.

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung naik menjadi 70.45. Pertumbuhan ekonomi naik 4.28 persen, nflasi sebesar 3.5 persen. 

"Hal ini menunjukkan perbaikan pendapatan masyarakat petani. Karena dg e-KPB petani mendapat banyak fasilitas seperti KUR, Bimbingan, Saprodi, informasi harga dan pasar. Yang insyaallah pada akhirnya petani dalam arti luas bisa lebih sejahtera," katanya.

Sementara itu, untuk keluhan petani terkait dengan sulit nya mendapatkan pupuk bersubsidi merupakan Kebijakan nasional. Dimana alokasi pupuk subsidi sudah semakin berkurang dan dengan syarat yang lebih ketat. 

"Sebagai contoh petani sawah bisa peroleh pupuk subsidi jika lahannya kurang dari 2 Ha. Jika lebih tidak boleh menerima pupuk subsidi Oleh karena itu. Pak Gubernur sudah bertemu denga PT Pupuk Indonesia dan PUSRI. Yang penting adalah pada saat dibutuhkan pupuk tersedia," paparnya.

Sementara contoh lain adalah tanaman singkong yang sekarang tidak lagi mendapatkan alokasi subsidi pupuk sementara pupuk sangat dibutuhkan oleh petani.

"Dengan kondisi seperti ini, maka diperlukan teknologi budidaya yang pesisir sehingga pupuk dapat digunakan secara efisien dan tidak berlebihan. Selain itu penggunaan pupuk organik dapat dijadikan alternatif," pungkasnya. (*)