Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pelaksanaan Pekan Raya Lampung (PRL) tahun 2023 masih menimbulkan banyak persoalan yang sama dengan penyelenggaraan di tahun-tahun sebelumnya.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Lampung Deddy Hermawan, mengatakan permasalahan yang sama tiap tahunnya dalam pelaksanaan PRL yaitu mulai dari parkir liar, minimnya tempat pembuangan sampah, hingga pungutan liar (pungli) yang merajalela.

"Manajemen PRL terlihat belum juga profesional. Sepertinya tidak ada proses pembelajaran dari tahun lalu. Kesalahan masa lalu masih terjadi di PRL tahun ini," kata dia saat dimintai tanggapan, Kamis (19/10).

Bahkan menurutnya, pihak penyelenggara tidak ada totalitas kerja untuk mensukseskan acara tersebut. Esensi PRL sebagai pesta rakyat dan pameran hasil pembangunan di Lampung pun hilang.

"Semua permasalahan ini harus sampai ke pihak pengelola dalam hal ini Apindo. Ini agar terjadi perbaikan untuk kedepannya," pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, I Made Bagiasa mengatakan, esensi dari pelaksanaan PRL tergantung dengan masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut.

"Kalau yang datang profesional maka akan menonjolkan esensi dari PRL tersebut. Tapi kalau yang datang cuma mau nonton konser ya jadi tidak benar," kata dia.

Ia mengatakan bahwa diadakannya konser musik tersebut sebagai salah satu upaya pihak penyelenggara dalam hal ini Apindo untuk menarik jumlah pengunjung yang lebih banyak lagi.

"Masyarakat yang mau nonton konser kan datang lebih awal. Sambil menunggu konser dimulai maka mereka keliling dulu melihat pameran. Saya rasa ini adalah salah satu strategi," katanya.

Made juga berharap agar kegiatan PRL tahun ini dapat berjalan dengan aman dan damai serta tidak menimbulkan kegaduhan.

"Jangan sampai saat konser itu malah terjadi keributan, jangan sampai rusuh. Kalau peristiwa tersebut sampai terjadi berarti Lampung terkenal tidak aman," katanya.

Saat dimintai keterangan, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung, Kusnardi mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PRL yang diadakan oleh Apindo.

"Kita akan evaluasi terus kedepannya, jangan sampai macam-macam. Kita evaluasi terus apakah model seperti ini bisa diteruskan kedepannya. Kita akan evaluasi keseluruhan dari awal sampai akhir," kata Kusnardi, kemarin.

Kusnardi mengatakan sebelum pelaksanaan PRL tersebut, pihaknya memberikan penekanan kepada Apindo agar kegiatan PRL dapat berlangsung dengan aman, nyaman dan juga aman.

"Sudah kita sampaikan bahwa dalam mengelola PRL ini pokoknya harus aman, bersih, nyaman dan tenang. Pengunjung dikontrol kalau mau membludak harus dilakukan langkah antisipasi," jelasnya.

Menurut Kusnardi, langkah yang dilakukan oleh Apindo untuk mengantisipasi agar jumlah penonton tidak menumpuk adalah dengan menaikan harga tiket masuk.

"Kalau misal malamnya bakal ramai maka dinaikkan harganya tiketnya. Karena takut penuh dan tidak kekontrol khawatir akan terjadi keributan. Itu juga banyak masyarakat yang masuk dengan cara memanjat tembok," ujarnya.

Ia menuturkan jika acara konser yang diadakan dalam kegiatan PRL tersebut merupakan salah satu upaya Apindo dalam menarik pengunjung agar lebih banyak yang datang ke acara PRL.

"Untuk hiburan itu adalah salah satu bentuk menarik pengunjung itu adalah teori pemasaran karena ada gula ada semut. Yang penting yang ditampilkan tidak berlebihan dan masih wajar," imbuhnya.

Kusnardi mengatakan jika sejak adanya pandemi Covid-19, Pemprov Lampung tidak lagi menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan PRL sehingga PRL diadakan oleh pihak swasta dalam hal ini Apindo.

"Biasanya kan Pemprov Lampung yang mengadakan, tapi tetap saja kita pakai EO, kita mengeluarkan uang. Sekarang ada yang ingin berpartisipasi maka kita persilahkan. Sehingga kita hemat dan tetap dapat PAD dari sewa lahan," kata dia.

Seperti diketahui kegiatan PRL dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 21 Oktober, berlangsung di PKOR Way Halim, Bandar Lampung.

Rangkaian kegiatan yang diselenggarakan mencakup festival musik, pameran pembangunan, Lampung market, pameran OPD-SKPD, pameran otomotif, pameran potensi daerah, pameran investasi, festival budaya, pariwisata. (*)