Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung menilai penatausahaan aset tetap yang belum baik menyebabkan masalah pada laporan keuangan.

Seperti halnya 22 aset kendaraan bus hibah dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang saat ini kondisinya mangkrak, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung Yusnadewi mempertanyakan apakah hibah bus tersebut dibutuhkan untuk daerah.

"Kondisinya seperti apa waktu dihibahkan, kalau sudah dicatat harusnya bisa dipelihara. Kalo untuk menjadi masalah, pasti itu menjadi masalah, akan ada catatan dari kita,” kata dia, saat diwawancara usai menggelar media workshop di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Selasa (17/10/2023).

Oleh karena itu pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk dapat menata asetnya dengan baik.

"Makanya kita selalu mendorong daerah biar nggak menjadi masalah di kemudian hari tolong segera ditata dengan baik,” ucapnya.

Namun ketika ditanya apakah ada kerugian negara atas tata klola aset yang kurang baik tersebut, Yusnadewi mengaku tidak bisa menyimpulkannya karena ada proses yang harus diyakini jika ada kerugian negara.

Untuk diketahui, sebanyak 22 bus milik Pemprov Lampung yang diperoleh dari bantuan Kemenhub Tahun Anggaran (TA) 2015 dan 2016 mangkrak alias tidak dipakai lagi. Puluhan bus dalam kondisi tidak terawat.  

Puluhan bus mangkrak tersebut terparkir di halaman calon kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Lampung di Jalan Terusan Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung.

Pantauan wartawan Kupas Tuntas di lokasi setempat, Minggu (15/10/2023), sebanyak 22 unit bus berwarna biru ukuran besar dan ukuran sedang itu dalam kondisi tidak terawat dan sebagian rusak.

Body armada bus tampak kusam. Lapisan cat beberapa bus pada bagian atas sudah mengelupas, velg ban berkarat, hingga pintu bagasi belakang bus hampir copot. Tampak pula bagian dalam bus yang berantakan, dan sebagian kursi penumpang sudah rusak dan copot.  Beberapa bus mangkrak itu ada yang bertuliskan ‘Damri’. (*)