• Jumat, 25 Juli 2025

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung di 2023 Capai 1,7 Triliun, Wiyadi Pesimis Capai Target

Senin, 16 Oktober 2023 - 20.42 WIB
211

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung M Nur Ramdhan, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/10/2023). Foto: Sri/Kupastuntas.co

Sri

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Realisasi Pendapatan Daerah (PD) Kota Bandar Lampung di tahun 2023 berjalan ini atau Oktober sudah mencapai sekitar Rp1,7 triliun atau 77 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp2,3 triliun.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung M Nur Ramdhan, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/10/2023).

Ramdhan mengaku, pendapatan daerah tersebut berasal dari tiga sektor yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer pusat dan dana bagi hasil (DBH) dari Provinsi Lampung.

"Nah nilainya hampir semua rata baik dari PAD, maupun dana transferan dari pusat yang rata-rata 70 persenan, Tapi yang belum ada realisasi yaitu DBH," kata dia.

Ramdhan juga mengatakan, PAD yang dipungut pemkot ada berbagai macam, diantaranya pajak hotel, penerangan jalan, air tanah, PBB dan lainnya. Sedangkan kalau dana transferan adalah dari dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

"Kalau pendapatan daerah yang berasal dari provinsi di tahun 2023 ini belum ada pembayaran, sementara ini sudah masuk di triwulan ke 4," ungkapnya.

Ramdhan melanjutkan, pihaknya belum ada rencana menjual asset untuk memenuhi target pendapatan tahun ini.

"Tapi sampai saat ini belum berencana menjual aset untuk memenuhi target tersebut. Karena biaya yang ada masih cukup untuk belanja," tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Wiyadi menyampaikan, jika melihat realisasi hingga pertengahan Oktober masih 77 persen, maka untuk mencapai 100 persen di akhir tahun pihaknya pesimis.

"Saya pesimis juga. Tapi apapun juga masih ada waktu untuk memaksimalkan target tersebut," kata Wiyadi.

Oleh karenanya pihaknya juga meminta dinas terkait untuk memaksimalkan pencapaian target tersebut.

"Dinas terkait harus gaspol. Karena target itukan sudah melalui hitungan-hitungannya. Karena kalau tidak tercapai akan membebani APBD berikutnya," tandasnya. (*)