Kupastuntas.co, Metro - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro dan sejumlah Camat Kota setempat menyoroti pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dinilai tidak merata.

Ketua Komisi III DPRD Kota Metro, Subhan menyebut, ratusan PJU yang ditargetkan rampung dipasang pada Oktober 2023 mendatang tersebut syarat dengan kepentingan.

Hal tersebut diduga lantaran tidak meratanya pemasangan 300 titik lampu PJU yang tersebar di 22 Kelurahan di Bumi Sai Wawai.

“Ya logika saja, dari 300 lampu jalan yang akan dipasang ada 117 akan dipasang di Metro Pusat dan Metro Timur ada 98. Nah, Metro Selatan cuma dikasih 22, Metro Barat 31, dan Metro Utara 32," kata Subhan.

Ia menilai, terdapat tiga kecamatan di Metro yang masuk dalam daerah kategori rawan tindak kejahatan justru mendapatkan penerangan yang minim.

"Sedangkan tiga kecamatan itu masuk daerah rawan, minim pencahayaan, kok malah gak jadi prioritas, ini kan aneh,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Subhan bahkan menduga terdapat oknum yang bermain dalam pemetaan pemasangan PJU di Kota Metro.

"Saya taulah arahnya ke mana dan orang di balik itu siapa. Ini sudah bukan untuk kepentingan masyarakat, tapi sudah mengarah ke kepentingan pribadi,” singgungnya.

Ketua komisi III tersebut juga menyayangkan sikap Dinas yang tidak berkoordinasi dahulu saat memberikan jatah PJU ke lima Kecamatan di Metro.

"Itu kan ranahnya di komisi kami, tidak ada komunikasi, kok ujug-ujug nyodorin data titik lampu yang akan dipasang. Nah, kita mau itu diubah titiknya dengan asas pemerataan. Rencana titik pemasangannya yang kita lihat itu jomplang banget,” terangnya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi III DPRD Kota Metro Kun Komariyati, yang menyebut Dinas Perhubungan tak berkoordinasi terkait proyek pemasangan lampu jalan.

Hal tersebut lantaran banyaknya pengaduan masyarakat terkait dengan minimnya penerangan di tiga kecamatan yang dinilai memiliki tingkat kerawanan Kamtibmas di Metro.

"Dinas tidak berkoordinasi dengan Komisi IIII. Kami tahu ketika itu sudah jadi dan jangan tanya kami itu di mana saja titiknya, karena tidak ada koordinasi,” bebernya.

Sementara itu, salah seorang Camat membeberkan bahwa pihaknya telah mengusulkan pemasangan PJU di sejumlah titik rawan di Wilayah Kecamatannya.

Camat Metro Barat, Triyono menerangkan bahwa terdapat lima wilayah di Kecamatannya yang membutuhkan penerangan.

"Usulan untuk penerangan lampu jalan sudah dari tahun lalu, tapi baru di satu titik yang di akomodir. Nah kita inikan ada lima wilayah titik rawan," ungkapnya.

"Pertama di Jalan Sudirman, Jalan perjuangan, Limanbenawi, Lapangan mulyojadi, dan kelurahan Mulyosari yang ke arah SLB. Itu saja yang kami harap bisa jadi prioritas pemasangan PJU, karena memang rawan sekali disana," tandasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Metro, Helmy Zain, membantah pernyataan Ketua Komisi III DPRD Subhan atas tudingan penentuan titik proyek PJU yang tidak koordinasi dengan dewan.

Kadishub tersebut bahkan mengungkapkan bahwa proyek 300 titik PJU di Kota Metro itu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang nilainya mencapai lebih dari Rp1,5 Miliar.

Helmy Zain mengungkapkan bahwa dirinya telah empat kali berkoordinasi dengan DPRD Kota Metro terkait PJU. Dirinya bahkan menyebut telah berkoordinasi dengan Ketua Komisi III DPRD Kota Metro, Subhan melalui sambungan WhatsApp pada April 2023 lalu 

"Jadi hearing tentang PJU itu kan sudah 4 kali, ya memang dari pihak Komisi III mempermasalahkan distribusi titik-titik itu. Sebenarnya penentuan titik itu sudah dimulai sejak 2022, sebelum saya masuk sini barang itu sudah ada," cetusnya, saat ditemui di kantornya, Jumat (29/9/2023).

"Ya kalau saya dianggap tidak koordinasi, silahkan saja. Sebenarnya saya sudah pernah komunikasi waktu hearing pertama di bulan April kalau nggak salah itu. Bahkan pak Ketua Komisi itu pernah menanyakan ke saya lewat WhatsApp, dia minta data rencana pemasangan di Metro Timur dan sudah saya kirim," imbuhnya.

Helmy juga menjelaskan bahwa pemasangan 300 titik PJU di Metro tersebut dilakukan berdasarkan hasil Pokok Pikiran (Pokir) dan reses anggota dewan.

"Artinya, data-data itu dari Pokir hasil reses anggota dewan tahun 2021. Aslinya kita itu dapat dari Bappeda jumlahnya 300 titik itu. Di dalam DPA kita juga sudah ditentukan, kecamatannya sekian-sekian. Semua sudah tertera jumlahnya, cuma titiknya yang belum," kata dia.

"Dari dasar data Pokir atau reses dewan yang kita peroleh itu, kita lakukan survei kelapangan dan melibatkan konsultan. Saat kita tengok di lapangan, ada titik-titik lampu yang tiangnya tidak ada. Karena kita mau pasang lampu itu kan yang memang sudah ada tiangnya," sambungnya.

Menurutnya, pemasangan ratusan lampu PJU yang berbeda jumlahnya pada masing-masing Kecamatan tersebut telah diatur berdasarkan usulan.

"Jadi berkembanglah usulan juga selain dari reses juga dari musrenbang, semua kita tampung. Kemudian munculah hasil survei itu di bulan Maret terus April dan muncullah 300 titik itu," ujarnya.

"Kenapa tidak sama, karena memang usulan awalnya tidak ada. Kalau memang usulan awalnya tidak ada gimana kita mau isi, gitu loh. Kenapa kok Metro Pusat banyak, karena memang usulannya banyak," tambahnya.

Helmy juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan pribadi atas Proyek tersebut. Dirinya juga menerangkan, perbedaan jumlah PJU yang dipasang di setiap Kecamatan tersebut berbeda lantaran usulan masyarakat yang berbeda.

"Saya selaku Kadis tidak menambah atau mengurangi, artinya tidak punya kepentingan pribadi untuk menambah maupun mengurangi lampu atau menentukan titik ini. Sama sekali Saya tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada untung-untungnya saya. Saya bilang lampu ini dipasang di mana aja, selagi di wilayah Metro ya monggo. Kita hanya mengerjakan apa yang sudah ditetapkan," tegasnya.

"Prinsipnya kami di Dishub ini, lampu ini mau dipasang di mana saja itu sama saja karena itu masih di wilayah Kota Metro kok, kecuali kalau lampu ini dipasang di Lampung Timur misalkan atau Lampung Tengah, itu yang jadi masalah. Kenapa di Metro Pusat banyak, karena penduduk Metro Pusat lebih banyak dibandingkan penduduk di Metro Selatan dan Metro Barat," sambungnya lagi.

Helmy juga menyampaikan bahwa proyek PJU tersebut menggunakan APBD tahun 2023 dengan metode pengadaan lewat e-katalog dan lelang pengerjaan proyek.

"Semua anggaran itu menggunakan APBD, anggaran itu dibagi dua. Ada namanya anggaran pengadaan lampu yang berdasarkan e-katalog, kemudian ada yang pemasangan, nah yang pemasangan inilah yang dilelang," terangnya.

"Angka pastinya mau saya sebutkan tapi takut saya salah, kurang lebih untuk pengadaan itu kurang dari Rp 1 Miliar, sekitar Rp900 Juta sekian yang saya ingat tapi angkanya Saya tidak hafal. Sementara yang untuk pemasangan itu Rp600 Juta sekian, tapi karena lelang kan akhirnya ditawar kan jadi Rp500 Juta sekian. Jadi totalnya itu kurang lebih Rp1,5 miliar lebih sedikit, nilai pastinya Saya tidak hafal," ungkapnya lagi.

Kedishub tersebut juga mengaku siap dipanggil oleh DPRD terkait dengan pemasangan titik-titik PJU di Metro. Dirinya juga menegaskan bahwa pihaknya tidak dapat merubah titik yang telah ditetapkan.

"Saya ini siap dipanggil kapan saja Kalau masalah ini, saya sudah 4 kali koordinasi. Kalau untuk merubah titik tidak bisa lagi karena sudah hasil perencanaan, gitu kan. Kalau misalkan ada yang kurang ya kita tambahlah nanti di tahun depan, kok susah amat," bebernya.

"Belanja 300 lampu ini pakai air katalog yang nilainya Rp900 Juta sekian tadi, kemudian yang pemasangan ini ada pengadaan kabel sampai dia terpasang 300 titik itu, nilai kontraknya itu yang dilelang dengan nilai kontraknya hampir Rp600 juta," tandasnya. (*)