Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Tunggakan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat (P2KM) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung kepada RSUD Abdul Moeloek sebesar Rp21 miliar rupanya menghambat pelayanan yang ada di rumah sakit plat merah tersebut.

"Dengan adanya hutang ini tentu mengganggu pihak kita dalam melakukan pengadaan alat kesehatan. Sementara pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan," kata Direktur Rumah Sakit Umum (RSUD) Abdul Moeloek, Lukman Pura, saat dimintai keterangan, Selasa (19/9/2023).

Namun meskipun Pemkot Bandar Lampung berhutang P2KM, pihak RSUD Abdul Moeloek tidak bisa menolak pasien yang akan berobat. Hal tersebut mengingat Abdul Moeloek merupakan rumah sakit rujukan terakhir.

"Masyarakat yang mau berobat ke Abdul Moeloek tidak boleh di tolak dan harus tetap dilayani. Apalagi kan Bandar Lampung sudah Universal Health Coverage (UHC)," kata dia.

Lukman menjelaskan jika hutang P2KM Pemkot Bandar Lampung sebesar Rp21 miliar tersebut terhitung sejak bulan Januari hingga September 2023 dan merupakan hutang yang terbesar sepanjang sejarah.

"Di tahun kemarin hutang nya itu Rp15 miliar kemudian di cicil Rp5 miliar sehingga sisa Rp10 miliar. Tapi ini gak di bayar lagi makanya nambah terus sampai diangka Rp21 miliar. Jadi ini tunggakan tertinggi dan belum ada angsuran," kata dia.

Pada kesempatan tersebut Lukman mengaku jika pihaknya terus melakukan upaya penagihan kepada Pemkot Bandar Lampung. Namun sampai saat ini pihak Pemkot Bandar Lampung belum melakukan pembayaran.

"Kita sendiri rutin nagih ke Pemkot Bandar Lampung, masa hutang tidak di tagih. Tapi memang sampai saat ini belum ada pembayaran yang dilakukan oleh Pemkot Bandar Lampung," kata dia.

Sementara itu Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, secara pribadi menyetujui usulan Gubernur Arinal yang akan memotong DBH Pemkot Bandar Lampung lantaran menunggak P2KM di RSUD Abdul Moeloek sebesar Rp21 miliar.

"Kalau saya tidak ada masalah rencana Gubernur yang mau memotong DBH Pemkot Bandar Lampung. Karena kalau semakin lama tidak dibayar tentu hutang nya semakin banyak," kata dia.

Ia mengatakan jika dengan adanya hutang P2KM tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu operasional serta pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan terakhir tersebut.

"Dengan adanya hutang ini di khawatirkan akan mengganggu pasien yang lain. Apalagi Abdul Moeloek ini rumah sakit rujukan dari semua daerah," kata dia.

Ia juga menjelaskan jika DBH yang akan diberikan oleh Pemprov Lampung kepada Pemkot Bandar Lampung juga digunakan untuk membayar hutang.

"Karena ujung nya DBH yang diberikan kepada Pemkot juga digunakan untuk bayar hutang. Karena itu kewajiban yang harus di bayar. Mungkin dengan potong DBH adalah cara yang paling bagus," katanya.

Seperti diketahui Gubernur Lampung Arinal Djunaidi berencana akan memotong Dana Bagi Hasil (DBH) Pemkot Bandar Lampung untuk melunasi hutang P2KM. (*)