Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Rocky Gerung batal menjadi pembicara dalam acara diskusi publik yang digagas mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Lampung (Unila) hari ini, Kamis (14/8/2023).

Pembatalan tersebut dikarenakan pihak akademik Universitas Lampung tidak memberi izin pelaksanaan diskusi publik bila menggandeng Rocky Gerung jadi pembicaranya. 

Gubernur BEM Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Unila, M. Reza Pratama mengatakan, diskusi tersebut batal lantaran tidak mendapat izin dari Dekan FEB, yang diminta oleh Rektor Unila tidak memberi izin pelaksanaan diskusi publik dengan dalih situasi politik saat ini.

"Bahkan sudah sejak sebulan lalu pihak kampus menolak diskusi publik yang akan menghadirkan Rocky Gerung. Penolakan Wadek III FEB Muslimin, dikarenakan oleh perbedaan pandangan politik dan berbeda politik," kata Reza.

Namun, pihaknya tidak menangkap maksud dari peryataan beda politik tersebut. Baginya diskusi ini digelar hanya sebatas diskusi akademik tanpa unsur politik dan kampanye.

Saat ini tambahnya, BEM FEB Unila sedang mencari alternatif tempat agar diskusi publik bisa tetap digelar.

Sebelumnya, Bawaslu Lampung meghimbau supaya tidak ada unsur politik dalamkehadiran Rocky Gerung ke Lampung dalam diskusi publik BEM FEBUnila.

Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Lampung, Suheri menginstruksikan Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk mengawasi diskusi publik BEM FEB Unila.

Adapun diskusi publik yang menghadirkan Rocky Gerung mengsusung tema 'Menatap Indonesia Maju: Tantangan Masa Depan Global dan Middle-Income Trap'.

Adapun narasumber yang dijadwalkan hadir yakni pengamat politik Rocky Gerung, Akademisi Rudi Antoni, Wakil Ketua KPK 2014-2019 Saut Situmorang dan Ahli Ekonomi dan Politik Anthony Budiawan.

Sebagai langakah antisipasi, Suheri mengatakan, pihaknya menginstruksikan Bawaslu Kota atau Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) untuk hadir langsung.

"Kami mengimbau, diskusi tersebut tidak terlalu politis. Kemarin acara Lampung Berselawat di Metro juga kita awasi, jadi sifatnya pencegahan saja," ujarnya.

Suheri menambahkan, prinsip pencegahan lebih dikedepankan sebagai bentuk antisipatif terhadap kegiatan yang mengundang publik atau masyarakat yang jumlahnya terbilang ramai. (*)