Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian mengungkapkan rata-rata tenaga honorer di bidang administrasi yang ada di daerah diisi para tim sukses hingga keluarga kepala daerah dan pejabat setempat.

Tito pun mengatakan kebanyakan tenaga honorer di bidang administrasi tak memiliki keahlian khusus.

Menurutnya jumlah tenaga honorer terus menumpuk karena kepala daerah yang baru terpilih di pilkada membawa lagi anggota timsesnya menjadi tenaga honorer.

Selain tenaga administrasi, ada tenaga honorer juga yang mengisi spesialis tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan.

Tito menjelaskan menumpuknya tenaga honorer berimplikasi terhadap anggaran belanja daerah yang banyak tersedot untuk gaji pegawai ketimbang belanja operasional atau modal di daerah.

Saat dimintai keterangan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Lampung, Qodratul Ikhwan mengatakan, tidak ada penambahan tenaga honorer selama kepemimpinan Gubernur Arinal.

"Kalau di Pemprov sepertinya tidak ada penambahan pengangkatan tenaga honor selama kepemimpinan pak gubernur," katanya saat dimintai keterangan, Rabu (13/9/2023).

Namun ia meminta kepada Kupastuntas.co untuk bertanya kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk lebih memastikan detailnya.

"Ya, tidak ada penambahan, untuk detail datanya bisa diliat di BKD," jelasnya.

Namun Kepala BKD Provinsi Lampung Meiry Harika Sari saat dimintai keterangan tidak merespon meskipun pesan yang dikirimkan sudah diterima.

Berdasarkan pengumuman Nomor:800/ 509/VI.04/2022 Tentang Hasil Pra Finalisasi Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022.

Dari pengumuman tersebut diketahui jumlah tenaga honorer yang ada dilingkungan Pemprov Lampung sebanyak 11.449 orang.

Jumlah tersebut terdiri dari beberapa bagian, ada kategori THK2 sejumlah 423 orang, tenaga non ASN 3.419 orang.

Tenaga Honorer Kategori II (THK2) yang terdapat pada database nasional BKN dan belum memiliki akun pendataan Tenaga Non ASN sejumlah 88 orang.

Kemudian Tenaga Non ASN yang belum memiliki akun pendataan Tenaga Non ASN sejumlah 7.519 orang. (*)