Kupastuntas.co, Lampung Barat - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) mencatat sebanyak 1.058 balita di Bumi Beguai Jejama Sai Betik mengalami stunting.

Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat, Agustanto Basmar mengatakan, jumlah kasus tersebut tersebar di sejumlah Pekon (Desa) di 15 Kecamatan. Sehingga ia meminta peran serta masyarakat untuk menekan angka stunting.

Menurut Agus, persoalan stunting merupakan sebuah masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan instan, perlu adanya program strategis untuk pencegahan yang melibatkan Pemerintah Daerah, instansi terkait serta seluruh lapisan masyarakat.

"Karena kendala kita di lapangan tentu tidak semudah seperti yang kita bayangkan, karena kita tau bahwa Lampung Barat memiliki 131 Pekon dan 5 Kelurahan sehingga jangkauan nya sangat luas," kata Agustanto, saat dihubungi tim Kupastuntas.co, Kamis (27/7/2023).

Agus menambahkan, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan stunting, orang tua bahkan masyarakat harus mengerti bahwa permasalahan stunting perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga ada upaya yang harus dilakukan.

"Karena yang perlu kita ketahui adalah stunting bukan hanya tentang tinggi badan serta usia balita yang tidak seimbang tetapi lebih kepada perkembangan kecerdasan balita sehingga ini bukan hanya tentang permasalahan perseorangan tetapi seluruh lapisan," terangnya.

Agustanto berharap agar kepedulian terhadap permasalahan stunting bisa melibatkan masyarakat luas tak terkecuali media massa. Bukan hanya bagaimana memberitakan tentang stunting tetapi juga tentang penanganan dan pencegahan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pun telah menyiapkan anggaran sebesar Rp15 Miliar untuk penanganan stunting di Kabupaten setempat yang di alokasikan ke sejumlah OPD dilingkungan pemerintahan Kabupaten Lampung Barat.

Adapun rinciannya Dinas Kesehatan Rp11 miliar lebih, Bappeda Rp21 juta lebih, Dinas Perikanan Rp174 juta, Dinas Ketahanan Pangan Rp122 juta lebih, Dinas Perkebunan dan Peternakan Rp383 juta lebih, Dinas P2KBP3A Rp160 juta.

Kemudian Dinas Lingkungan Hidup Rp1,7 miliar lebih, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Rp 92 juta lebih, Dinas PUPR Rp 750 juta dan terakhir Dinas Sosial Rp 527 juta lebih. (*)

Video KUPAS TV : Hutan Mangrove di Pesisir Bandar Lampung Dibabat Dijadikan Tambak Udang