Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Penguasaan sebagian besar proyek infrastruktur jalan di Provinsi Lampung oleh Faisol Djausal dinilai sangat bertentangan dengan prinsip pengadaan barang dan jasa yang terbuka dan kompetitif.

Ungkapan itu disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung, Dedy Hermawan saat dimintai tanggapannya perihal informasi dari sejumlah kontraktor bahwa Faisol Djausal dipercaya mengerjakan proyek-proyek yang didanai APBD Lampung, Senin (12/6/2023).

"Apabila informasi ini benar akan berdampak buruk terhadap iklim usaha yang sehat. Monopoli usaha dapat menyebabkan mematikan pihak pengusaha yang lain, dan memperburuk bangkitnya ekonomi lokal," kata Dedy.

Atas hal tersebut, Dedy pun menyarankan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk memeriksa adanya informasi monopoli dalam tender proyek infrastruktur di Provinsi Lampung itu. 

Baca juga : Faisol Djausal Orang Hebat di Belakang Mirzani Djausal

Sementara, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Sahlan Syukur mengaku, secara pribadi tidak sependapat jika hanya satu perusahaan yang memegang sebagian besar proyek pengerjaan jalan di Lampung.

"Saya juga tidak sependapat kalau harus perusahaan itu (milik Faisol Djausal), alangkah banyak perusahaan-perusahaan di Lampung ini," kata Sahlan.

Namun menurut Sahlan, tugasnya sebagai anggota DPRD hanya melihat apakah hasil dari pekerjaan proyek jalan sudah sesuai dengan sepesifikasi dan kualitasnya. 

"Mengenai siapa yang mengerjakan proyek jalan tersebut kami tidak sampai mengurusi itu. Tapi hasil dari pengerjaan itu perlu kita tinjau dan awasi, kalau ada yang tidak sesuai dengan spesifikasinya baru kita pertanyakan," ucapnya.

Sebelumnya, seorang kontraktor di Lampung mengatakan, Faisol Djausal dipercaya mengerjakan proyek-proyek yang didanai APBD Lampung. Terbanyak di Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Pesisir Barat. Bahkan menurutnya, Faisol Djausal menguasai proyek dari mulai proses tender yang ada di sejumlah dinas provinsi maupun daerah. (*)