Kupastuntas.co, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan, Satgas TPPO dipimpin oleh Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri, Irjen Asep Edi Suheri dan Wakil Ketua Satgas TPPO ialah Kakorbinmas Baharkam Polri, Irjen Hary Sudwijanto.

"Kapolri menindaklanjuti dengan membentuk satgas TPPO Polri yang dipimpin oleh Wakabareskrim yang bertugas memetakan dan menindak jaringan TPPO di Indonesia," kata Sandi. Selasa, (6/6/2023) sebagaimana kami mengutip dari detik.com

Sandi menuturkan, Satgas itu bakal dibentuk di setiap Polda. Dia menjelaskan Satgas TPPO akan berada di bawah naungan Bareskrim Polri dan dikepalai oleh Wakapolda di tiap daerah.

"Humas memonitor hasil pemetaan dan pengungkapan tindak pidana perdagangan orang baik oleh satgas pusat dan daerah, serta memitigasi informasi tersebut kepada teman-teman media," ujarnya.

Baca juga : Setahun 1900 Jenazah WNI Korban TPPO Dipulangan ke Indonesia

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, bahwa dalam satu tahun sebanyak 1900 jenazah dipulangkan ke Indonesia karena menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diluar negeri.

Hal tersebut disampaikan oleh Mahfud MD usai menghadiri rapat internal kabinet bersama Presiden Joko Widodo membahas terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di istana negara. Sebab kata Mahfud, saat ini Indonesia sedang mempunyai masalah tentang TPPO.

"Kita punya masalah tentang tidak pidana perdagangan orang yang dikirim ke luar negeri menjadi budak-budak yang di aniaya atau terlibat kejahatan yang terjadi akibat pengiriman tenaga kerja ilegal," kata Mahfud MD di kutip dari laman youtube sekretariat kepresidenan, Selasa (30/05/2023).

Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dalam satu tahun mayat yang dipulangkan ke Indonesia yang menjadi korban TPPO sebanyak 1900 orang lebih bahkan khusus Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak Januari-Mei 2023 saja sudah mencapai 55 yang mayat di pulangkan karena menjadi korban TPPO.

Bahkan Mahfud mengatakan, bahwa pada sidang KTT Asean beberapa waktu lalu, semua negara meminta kepada Indonesia agar mengambil posisi kepemimpinan di dalam tindak pidana perdagangan orang karena bagi mereka tindak pidana perdagangan orang sudah mengganggu kehidupan bernegara.

Baca juga : Cegah TPPO, Disnaker Lampung Imbau Warga Tidak Mudah Tergiur Tawaran Kerja di Luar Negeri

Sementara, Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Rhamdani mengatakan, dalam tiga tahun terakhir BP2MI telah menangani kurang lebih 94 ribu anak bangsa yang di deportasi dari timur tengah maupun asia dan 90 persen yang di deportasi adalah mereka yang dulu berangkat secara tidak resmi atau unprosedural.

Bahkan dari jumlah tersebut di yakini 90 persen dari angka itu diberangkatkan oleh sindikat penempatan ilegal pekerja migran indonesia. Kemudian pemulangan jenazah kurang lebih sebanyak 1900 orang artinya setiap hari rata-rata dua peti jenazah masuk ke tanah air dan 90 persen mereka adalah yang dulu berangkat secara tidak resmi.

"Mereka semua mayoritas adalah korban penempatan sindikat ilegal ada juga kemudian sebanyak 3600 orang yang sakit depresi hilang ingatan dan bahkan cacat secara fisik. Kenapa mereka sakit lalu kemudian meninggal selain dari penganiayaan karena yang ilegal pasti tidak pernah mengantongi hasil medical check up," kata Benny. (*)