Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Terkait Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyebut dirinya tidak membutuhkan orang pintar untuk mengisi jabatan dilingkungan Pemprov tetapi yang di butuhkan adalah orang pandai.

Hal tersebut di sampaikan Arinal Djunaidi usai membuka kegiatan Lampung Craft Tahun 2023 di Gedung Graha Wangsa, Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Dia menambahkan saat ini proses tahapan wawancara psikologis terhadap peserta belum dilakukan sehingga belum bisa diketahui hasilnya.

"Belum selesai, jadi hasil tesnya sudah selesai tapi wawancara nya secara psikologis kemampuan nya harus saya liat, karena yang saya butuh adalah orang pandai bukan orang pintar karena kalau dia pandai pasti dia pinter tapi kalau dia pinter belum tentu pandai," kata Arinal saat di wawancara wartawan, Selasa (6/06/2023).

Diketahui bahwa ada tujuh jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilelang oleh Pemprov Lampung diantaranya. Kepala Biro Perekonomian, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Dinas Energi dan SDM, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Namun ada hal yang menarik dimana pada jabatan Kepala Dinas ESDM sudah mengalami kekosongan selama 4 tahun dan di isi oleh pelaksana tugas (Plt). Hal tersebut pun menjadi perhatian dari sejumlah pihak diantaranya anggota Komisi l DPRD Provinsi Lampung Watoni Nurdin yang mempertanyakan perihal kekosongan jabatan tersebut.

"Sudah beberapa kali dilakukan lelang jabatan, tetapi tidak juga ada pelantikan atau pejabat definitif, hal ini ada apa?," kata Watoni saat di hubungi Tim Kupastuntas.co.

Lamanya kekosongan pejabat definitif membuat sistem kerja di lingkungan dinas tersebut pun menjadi terganggu.

"Pelayanan dan sistem kerja pun tidak maksimal. Oleh karena itu seharusnya, harus dilakukan pelantikan secepatnya pejabat definitif,” katanya.

Politisi PDI-P ini pun mengatakan komisi I akan memanggil Sekda Provinsi Lampung dan Inspektur untuk mempertanyakan kenapa tidak juga melakukan pelantikan tersebut.

"Kami akan panggil mereka secepatnya," pungkasnya. (*)