Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima bantuan sosial di Provinsi Lampung pada tahun 2023 ini sebanyak 744.651. Dimana penyaluran nya melalui Bank Mandiri sebanyak 388.323 KPM, Bank BRI 288.164 KPM dan melalui PT Pos Indonesia 68.164 KPM.

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, mengatakan jika program bantuan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah guna mensejahterakan masyarakat yang belum dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri serta upaya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat guna meningkatkan taraf hidup penerimanya.

"Bansos sendiri kan ada bantuan sembako dan bansos beras cadangan pangan pemerintah. Program bantuan sosial ini merupakan bagian komitmen dari pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan," katanya saat rapat tatakelola penyaluran bantuan sosial sembako dan bantuan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) di Hotel Horison, Selasa (30/5/2023).

Ia mengatakan jika penanggulangan kemiskinan sendiri merupakan urutan pertama dari kesepakatan negara-negara di dunia tidak terkecuali Indonesia yang tertuang dalam 17 tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan.

"Pemerintah Provinsi Lampung juga terus berupaya untuk mengawal program-program penanggulangan kemiskinan diantaranya bantuan sosial sembako dan CPP yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu," katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi, mengatakan jika proses penyaluran bantuan sosial sembako saat ini masih terus berjalan dan capaian realisasi penyaluran sampai dengan bulan April telah mencapai 95 persen.

"Untuk pendistribusian nya sendiri ada dua skema, pertama melalui bank himbara dan yang sudah disalurkan melalui kantor pos. Dimana kantor pos ada tiga skema pertama penyaluran pertama di loket, kemudian secara komunitas dan terkahir langsung di antar atau door to door ke KPM," kata dia.

Pada kesempatan tersebut ia juga mengatakan jika pihaknya terus mengimbau kepada para KPM yang sudah merasa mampu atau tidak masuk lagi kedalam kriteria penerima bantuan untuk melakukan graduasi.

"Graduasi tetap menjadi program prioritas khusus nya SDM PKH ini terus di tekan agar mendorong KPM secara sukarela untuk graduasi. Kalau sudah tidak memenuhi syarat secara mandiri bisa mengundurkan diri bisa melalui graduasi mandiri," tutupnya. (*)