Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pengamat Pemerintahan sekaligus akademisi Universitas Lampung (Unila) Yusdiyanto membeberkan dampak dari viralnya Lampung beberapa waktu belakangan dengan segala kontroversinya membuktikan adanya krisis kepemimpinan kepala daerah di wilayah Pintu Gerbang Sumatera ini.

Ia menilai bahwa apa yang terjadi saat ini di wilyah Sai Bumi Ruwa Jurai adalah rangkaian panjang kesalahan pemetaan proyeksi pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Lampung.

"Dampak viral Lampung adalah krisis leadership," tegasnya kepada Kupastuntas.co Minggu, (21/5/2023).

Ia juga berujar, Eksekutif dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung beserta jajaran, serta Legislatif yakni para anggota DPRD Provinsi Lampung memiliki peranan yang berbeda.

"Kepala Daerah dan DPRD adalah mitra, untuk DPRD melaksanakan 3 fungsi yakni anggaran, pengawasan dan legislasi, dari 3 fungsi itu yang menjadi pelaksana adalah Kepala Daerah, yang kita lihat dari DPRD sudah mengingatkan, mendorong dan memaksa, kalau yang dipaksa mobil mogok bagaimana mau cepat, DPRD sudah kita anggap bekerja," ucapnya.

Meskipun DPRD Provinsi Lampung saat ini telah menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, namun ia juga mengatakan para anggota dewan Lampung itu harus lebih keras dalam menyuarakan keinginan masyarakat Lampung.

"Harus lebih keras lagi DPRD, selama ini secara regulator melaksanakan fungsi dan tugasnya, maka saya kira harus lebih keras," imbuhnya.

Pemerintah Daerah katanya, harus mampu mengeksplorasi apa saja sumber daya yang ada di Lampung, sehingga pola pikir bukan hanya membelanjakan anggaran yang ada, tetapi  berkolaborasi dan bersinergi bersama banyak pihak yang ada.

"Semua dimulai dari daerah, mereka yang diluar (pejabat nasional asal Lampung) tidak tahu apa yang kita inginkan, tinggal bagaimana kemauan dari daerah untuk bersinergi dan berkolaborasi," imbuhnya.

Termasuk DPR RI kata Yusdiyanto, perlu bersinergi dengan pemerintah daerah Lampung, yang mana saat ini menurutnya para anggota DPR RI daerah pemilihan Lampung, maupun anggota DPD RI Lampung tidak terlalu menonjol ke publik, sehingga memajukan Lampung adalah tugas bersama, "Saya kira tidak ada yang terlalu menonjol," tutupnya.

Sementara anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi PDI Perjuangan Apriliati mengatakan, dampak dari viralnya Lampung dan hadirnya Presiden Jokowi serta akan diperbaikinya ruas jalan perlu pengawasan yang ketat.

"Pembangunan ruas jalan yang sudah  di tentukan tersebut harus mendapatkan pengawasan yang  maksimal  agar tidak terjadi penyimpangan dilapangan alias asal jadi tanpa memperhatikan kualitas jalan. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur  harus segera, karena ketika musim hujan  akan lebih parah lagi," tutupnya. (*)