Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pengamat pemerintahan Universitas Lampung (Unila) Budi Kurniawan menilai Pemerintah Provinsi Lampung perlu melakukan inovasi dan pergantian pejabat yang memamerkan gaya hidup mewah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Lampung.

Hal tersebut di sampaikan Budi Kurniawan menanggapi viralnya Provinsi Lampung beberapa waktu terakhir baik terkait kondisi infrastruktur, masalah keamanan dan gaya hidup mewah pejabat Pemprov Lampung. Sebab menurutnya ada dampak positif dan negatif dari viralnya hal tersebut.

Secara pemerintahan kata dia, pemerintah saat ini sedang di awasi oleh masyarakat yang berupaya menyeimbangkan adanya kekuatan sosial media sehingga apapun yang dilakukan pemerintah saat ini akan di pantau di sosial media oleh warga, gen Z atau gen Milenial yang kritis untuk mengakses teknologi seperti kasus yang baru-baru ini.

"Artinya pemerintah akhirnya mau tidak mau kalau ingin tetap dipilih dan di percaya oleh rakyat atau ingin tetap punya legitimasi di depan masyarakat harus giat melakukan pembangunan, karena selama ini kan Lampung belum pernah terekspos sehingga pemerintahnya seperti itu saja tanpa adanya kontrol dari masyarakat," kata dia saat di hubungi, Minggu (21/05/2023)

"Tetapi dengan kasus viral Bima ini kemudian memicu gelombang untuk melakukan protes, mengungkapkan keluhan ke masyarakat dan ini akan berdampak positif terhadap jalan nya pemerintahan, jadi pemerintah dipaksa untuk bekerja nah ini yang menjadi dampak atau sisi positif viralnya pemerintahan Provinsi Lampung beberapa waktu terakhir," sambungnya.

Terkait maraknya pejabat yang pamer harta kekayaan menurut dia hal itu jelas akan membuat citra negatif terhadap pemerintah namun kemudian adalah bagaimana respon pemerintah itu sendiri terhadap hal tersebut, karena menurutnya Pemprov perlu melakukan upaya tegas terhadap pejabat yang bermasalah itu agar kepercayaan masyarakat tidak menipis.

"Apakah misalnya ada pergantian terhadap pejabat yang pamer harta tersebut yaitu misalnya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang sudah menjabat belasan tahun karena itu kan sudah kasat mata terlihat lalu bagaimana respon Gubernur kita apakah akan terjadi pergantian kepala dinas atau tidak," kata dia.

"Kemudian apakah kedepan akan dilakukan seleksi yang lebih transparan lagi terhadap jabatan kepala Dinas itu sendiri, kalau tidak ada reaksi masyarakat tidak melihat perubahan sehingga dari sisi kepercayaan masyarakat akan terus menipis kalau tidak ada tindak lanjut dari Gubernur atau pihak-pihak otoritas untuk mengganti kepala Dinas Kesehatan," tambahnya.

Karena masih kata dia pergantian pejabat yang telah menjadi sorotan itu sangat perlu dilakukan, terlebih yang bersangkutan telah dipanggil KPK dan itu sudah jelas harta yang dimiliki tidak lah wajar. Pemerintah dinilai minimal harus punya kepedulian terhadap apa yang menjadi kemauan publik karena kalau tidak ada kepedulian akhirnya masyarakat akan merasa tidak percaya lagi terhadap pemerintah dan itu penting dilakukan.

"Harus ada pejabat yang diganti atau di geser dengan pejabat yang lebih kompeten yang lebih mempunyai kepedulian terhadap kehendak publik atau rasa kepedulian publik karena kita tidak ingin lo pejabat itu pamer harta sedangkan masyarakat nya masih miskin sense seperti itu harusnya ada tetapi ini kan enggak ada," ujarnya.

"Momen ini seharusnya menjadi kesempatan bagi Pemprov Lampung untuk melakukan perbaikan untuk mengambil kembali hati rakyat terlebih ajang pilkada sebentar lagi, kalau ini tidak dilakukan dengan kekuatan sosial media masyarakat akan terus melakukan protes dan ini akan berdampak negatif bagi keterpilihan kembali Gubernur sekarang," terangnya.

Selain itu untuk menampung semua keluh kesah masyarakat Budi mengatakan Pemrov Lampung harus mempunyai inovasi agar keluhan masyarakat itu bisa di tampung. Secara teknologi kata dia ada beberapa daerah yang sudah menerapkan inovasi tersebut misalnya di Jakarta ada Aplikasi JAKI atau semacam aplikasi untuk memberikan ruang kepada masyarakat menyampaikan keluhan dan masukan.

"Sedangkan di Lampung kan kita tidak punya aplikasi yang bisa digunakan untuk melapor jika ada jalan rusak jadi seperti itu, tidak ada inovasi dari pemerintah provinsi Lampung sehingga harus ada Inovasi bagaimana menyalurkan aspirasi dan keluhan masyarakat itu minimal itu dulu untuk langkah awal jangan sampai keluhan itu disampaikan melalui media sosial yang akhirnya memalukan Pemprov sendiri," pungkasnya. (*)