Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Presiden republik Indonesia Joko Widodo telah berkunjung ke provinsi Lampung tepatnya di Pasar Natar, exit tol Itera Kabupaten Lampung Selatan, lalu rumah makan kayu Bandar Lampung, dan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Jum'at, (5/5/2023).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedatangan RI 1 tersebut mengundang simpati masyarakat Lampung yang dibuktikan dengan berkerumun menyambut kehadirannya diberbagai titik.

Masyarakat juga dihebohkan dengan sikap presiden Jokowi yang turut merasakan kondisi jalan rusak di Lampung. Selain itu secara tiba-tiba ia merubah kendaraan yang ditumpanginya. Terjadwal presiden akan berangkat menggunakan helikopter ke Kecamatan Rumbia, namun lebih memilih kendaraan mobil melaui tol menuju Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah.

Dalam kesempatan wawancara dengan awak media, Presiden Jokowi mengatakan tujuan kehadirannya salah satunya untuk mengecek keadaan infrastrukur jalan di Provinsi Lampung, dan mengambil alih perbaikan jalan kepada Kementerian PUPR.

"Kedatang ke Lampung untuk melihat inflasi tetapi juga ingin melihat jalan-jalan yang ada di Lampung karena itu menjadi kunci. Apabila Pemerintah Provinsi dan Kabupaten tidak memiliki kemampuan, maka akan di ambil alih oleh Kementrian PUPR," kata Jokowi di pasar Natar Lampung Selatan.

Saat dimintai tanggapan, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung Dedy Hermawan mengatakan, pengambil alihan perbaikan jalan tersebut perlu dilihat dalam perspektif evaluasi kebijakan.

"Presiden mengambil alih perbaikan jalan provinsi oleh pemerintah pusat harus di iringi dengan evaluasi terhadap kinerja pemerintah provinsi, sehingga jangan pula secara spontan provinsi tidak mampu diserahkan kepada pusat," kata Dedy.

Menurutnya, evaluasi penggunaan APBD Provinsi Lampung akan membuka tabir sebenarnya yang terjadi, apakah terdapat pemborosan didalam penggunaan APBD.

"Jangan-jangan problemnya bukan soal keweangan tetapi soal lemahnya manajemen sumber daya dan keuangan. Jangan-jangan banyak pemborosan didalam APBD. Mungkin banyak item kegiatan yang bisa ditunda dan kemudian anggaran dialihkan kepada yang lebih prioritas. Makanya dievaluasi terlebih dahulu sebelum diambil alih oleh pusat," tandasnya.

Ia mendorong pelaksanaan evaluasi kebijakan APBD Provinsi Lampung. Hal itu menurutnya tidak terlepas dengan semangat otonomi daerah yang telah lahir pasca reformasi, mengubah sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi.

"Padahal cita-cita reformasi adalah ditandai dengan otonomi daerah. Hadirkan pemerintah yang sedekat mungkin dengan rakyat. Yang menjadi problem bagaimana mencari pemimpin yang bisa membawa pemerintahan sedekat mungkin dengan rakyat. Ketika masyarakat menyampaikan kerusakan jalan dapat cepat diperbaiki," tukasnya.

Apabila telah dievaluasi secara objektif kata Dedy, dan kapastias pemerintahan ditemukan keterbatasan dalam segi anggaran maka perlu diambil alih oleh pusat. 

"Perlu dibongkar dulu APBD sehat atau tidak. Semua orang bisa berlindung pada alasan covid. Pemprov tidak boleh mati langkah, apabila terjadi keterbatasan anggaran harus berfikir keras mencari alternatif," tegasnya.

Ia mengatakan, masyarakat ingin pemimpin yang berkualitas, termasuk dalam problem keterbatasan anggaran, harus bekerja secara kreatif. Terdapat skema government bisnis, memanfaatkan perusahaan yang ada di Lampung berbicara melihat apa yang bisa dilakukan.

Selain itu menurutnya, kehadiran Jokowi ke Lampung menjadi suatu kebahagian karena membawa kebermanfaatan solusi jangka pendek maupun jangka panjang terhadap permasalahan jalan yang bertahun-tahun.

"Bagi pemerintah provinsi kehadiran Jokowi adalah suatu teguran pukulan keras dan tentu juga bagi Kabupaten/Kota bahwa kehadiran ini sebagai bentuk kegagalan pengelolaan jalan di Provinsi Lampung," katanya.

Menurutnya, presiden dikenal dekat dengan rakyat, maka kehadirannya harus benar-benar menyentuh secara mendalam apa yang disuarakan oleh rakyat maka tentu presiden akan hadir dengan cara-caranya sendiri.

"Tidak mau presiden datang dengan situasi yang telah dikondisikan, maka wajar beliau ingin melihat jalan secara natural dan objektif mencari rute yang tidak diduga oleh Pemerintah Provinsi walaupun sudah menyiapkan perbaikan jalan secara instan. Presiden ingin melihat jalan secara ril, itu yang saya baca," imbuhnya.

Menurutnya, statmen presiden sangat jelas, ingin melihat jalan yang ramai di media sosial, suatu kritik keras terhadap pembangunan jalan di provinsi Lampung. 

"Dan ini tentu akan menjadi perhatian presiden secara nasional karena Lampung salah satu kasus di berbagai provinsi terdapat hal yang sama, bahkan yang terparah adalah jalan Kabupaten/Kota, jadi itu direkam semua mudah-mudahan bisa diakumulasi menjadi agenda nasional dalam pembenahaan infrastruktur," tandasnya.

"Kabarnya presiden juga telah menyiapkan sekema inpres, mudah-mudahan kebijakan ini dalam jangka menengah dan panjang menjadi pembenah dalam infrastuktur jalan secara nasional," tutupnya. (*)