Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung mencatat, sampai saat ini pemerintah daerah di Lampung yang melakukan belanja pengadaan barang dan jasa pada katalog elektronik mencapai Rp211,40 miliar.

"Untuk total pemda se-Lampung semuanya sudah melakukan belanja di katalog elektronik. Dimana untuk produk tayang sebanyak 36.329 dengan total transaksi nya mencapai Rp211,40 miliar," kata Kepala BPBJ Provinsi Lampung, Slamet Riyadi saat dimintai keterangan. Rabu, (12/4/2023).

Slamet merincikan, untuk Pemprov Lampung produk yang tayang 4.760 dengan penyedia 292 dan transaksi Rp60,15 miliar, Bandar Lampung produk tayang sebanyak 1.406 dengan penyedia 118 dan jumlah transaksi Rp10,71 miliar, Metro produk tayang 3.676 dengan penyedia 230 dan transaksi Rp15,24 miliar.

Dilanjutkan Pesawaran produk tayang 440 dengan penyedia 46 dan jumlah transaksi Rp7,59 miliar, Pringsewu produk tayang 2.801 dengan penyedia 137 dan transaksi Rp10,91 miliar, Tanggamus produk tayang 901 dengan penyedia 37 dan transaksi Rp2,73 miliar.

"Selanjutnya Pesisir Barat produk tayang 468 dengan penyedia 39 dan jumlah transaksi Rp13,35 miliar, Lampung Barat produk tayang 1.438 dengan penyedia 32 dan jumlah transaksi Rp278,1 juta, Lampung Tengah produk tayang 2.254 dengan penyedia 191 dan total transaksi Rp18,09 miliar," katanya.

Selanjutnya ada Tulang Bawang produk tayang 403 dengan penyedia 33 dan jumlah transaksi Rp1,85 miliar, Tulangbawang Barat produk tayang 1.348 dengan penyedia 102 dan total transaksi Rp2,17 miliar, Mesuji produk tayang 2.010 dengan penyedia 97 total dan transaksi Rp21,93 miliar.

"Kemudian Lampung Utara produk tayang sebanyak 530 dengan penyedia 32 dan jumlah transaksi Rp684,65 juta, Way Kanan produk tayang 1.567 dengan penyedia 48 dan jumlah transaksi Rp5,49 miliar, Lampung Timur produk tayang 525 penyedia 32 dan jumlah transaksi Rp467,72 juta, Lampung Selatan produk tayang 11.802 penyedia 316 jumlah dan transaksi Rp40,17 miliar," paparnya. 

Sebelumnya, Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Dalam Inpres tersebut tercantum bahwa Presiden menginstruksikan agar sedikitnya 40 persen dari nilai anggaran belanja barang atau jasa pemerintah daerah untuk menyerap produk UMKM dan Koperasi hasil produk dalam negeri (PDN). (*)