• Jumat, 21 Juni 2024

Enam Bulan Gaji Tidak Dibayar, Ratusan Aparat Desa di Pesibar Geruduk Kantor Bupati

Senin, 10 April 2023 - 13.47 WIB
373

Ratusan aparat desa di Pesisir Barat geruduk kantor pemerintah setempat menuntut gaji mereka dibayar. Foto: Echa/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Pesisir Barat - Ratusan aparat pemerintahan Pekon (Desa) yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pesisir Barat menggelar aksi menuntut pembayaran penghasilan tetap (Siltap) yang belum di bayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sejak Oktober 2022 lalu atau selama enam bulan.

Unjuk rasa sejumlah aparatur pekon itu digelar di halaman kantor Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan seragam dinas lengkap, nampak juga pengamanan dilakukan oleh aparat kepolisian.  

Bahkan terlihat sejumlah aparat pekon membawa poster bertuliskan 'Kami Butuh Bukti Bukan Janji' sebab pemerintah Kabupaten Pesisir Barat selama ini terkesan hanya memberikan janji manis kepada perangkat pekon namun pada realisasi nya hingga saat ini belum ada pembuktian dari Pemkab setempat.

Koordinator aksi Insan Sukri mengaku pihaknya sejak Oktober 2022 hingga Maret 2023 sama sekali belum menerima gaji mereka, sehingga pihaknya ingin mempertanyakan kejelasan pembayaran gaji mereka selama enam bulan itu sebab mereka selama ini sudah menjalankan kewajiban mereka selaku aparat pemerintahan pekon.

"Kami menuntut kejelasan kapan gaji kami dibayarkan karena selama ini kewajiban kami sudah kami tunaikan, sekarang kami menuntut hak kami karena sudah lama kami menunggu hak kami untuk di bayarkan tetapi sampai hari ini belum ada kejelasan," kata dia saat menyampaikan orasinya pada kegiatan unjuk rasa tersebut, Senin (10/04/2023).

Dikatakannya, para perangkat desa yang ada di Pesisir Barat merasa sudah di zolimi oleh Pemerintah Pesisir Barat. Sebab, hingga saat tidak ada kejelasan kapan gaji mereka akan dibayarkan, terlebih sebentar lagi akan menghadapi momen hari raya idul fitri.

Sementara, dalam Peraturan Menteri Dalam Negri No 67 menyebutkan bahwa gaji atau insentif perangkat desa harus dianggarkan setiap bulan. Sambil membawa spanduk tuntutan para perangkat desa itu terus meminta agar tuntutan mereka dikabulkan.

Ketegangan sempat terjadi, saat massa aksi ingin bertemu langsung dengan Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal. Namun justru tuntutan mereka itu langsung di sambut oleh Kasat Pol PP Pesisir Barat, Cahyadi Muiz yang menyampaikan bahwa Bupati Pesisir Barat sedang tidak ada ditempat.

Massa pun sempat kecewa karena mereka ingin Agus Istiqlal bisa menemui mereka langsung, bahkan sejumlah massa mengatakan bahwa Agus Istiqlal hanya ingin menemui masyarakat ketika kampanye sedangkan ketika ada permasalahan seperti ini justru menghilang dan enggan menemui masyarakatnya.

Cahyadi Muis pun menawarkan agar massa menemui Sekda untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi mereka namun massa meminta agar Sekda yang menemui mereka dan memberikan kejelasan terhadap tuntutan mereka terkait pembayaran gaji yang sudah terlambat berbulan-bulan.

Sementara itu tidak lama setelah massa menggelar aksi, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pesisir Barat Jalaludin keluar menemui massa, ia pun berjanji akan membayarkan gaji aparatur pekon itu hari ini namun tidak bisa di bayarkan sekaligus selama enam bulan pihaknya hanya menyanggupi untuk pembayaran tiga bulan.

Pemkab Pesisir Barat berjanji akan membayarkan siltap aparatur desa untuk bulan Januari-Maret, sedangkan untuk siltap bulan Oktober-Desember 2022 Jalaludin berjanji  pihaknya akan menganggarkan pada anggaran perubahan mendatang, sehingga ia berharap massa aksi bisa memahami keadaaan saat ini.

"Hari ini saya pastikan untuk siltap tahun 2023 bisa kita bayarkan hari ini dan itu bukan karena ada nya unjuk rasa yang digelar oleh teman-teman hari ini tetapi memang yang sudah di transfer dari Pusat hanya selama tiga bulan ini juga yang reguler. Untuk tahun 2022 insyaallah akan kita anggarkan di APBD perubahan nanti," pungkasnya.

Hal tersebut pun langsung mendapat tanggapan kembali dari ketua PPDI Pesisir Barat Agus Ricardo, ia menekankan agar Pemkab Pesibar tidak hanya memberikan janji manis saja tetapi benar-benar berkomitmen untuk membayarkan siltap bagi aparatur pekon di Pesisir Barat, mereka mengancam apabila janji tidak di tepati mereka akan menggelar aksi kembali.

"Mudah-mudahan apa yang di sampaikan sekda benar-benar bisa direalisasikan sebab kalau tidak kami pastikan akan kembali menggelar aksi sampai tuntutan kami benar-benar di dengar dan kami akan mogok kerja," tegasnya. (*)