Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung mencatat hingga saat ini baru lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung, yang melakukan tender pengadaan barang dan jasa.

"Sampai sekarang baru ada lima OPD yang sudah melakukan tender pengadaan barang dan jasa. Untuk totalnya ada 220 paket dengan nilai DPA nya Rp735 miliar," ujar Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Lampung, Slamet Riadi, saat dimintai keterangan, Rabu (29/3/2023).

Ia merincikan, OPD yang sudah melakukan tender diantaranya Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK) sebanyak 135 paket dengan nilai DPA Rp677,06 miliar dan nilai pagu anggaran Rp330 miliar.

Selanjutnya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) sebanyak 50 paket dengan nilai DPA Rp39 miliar, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (PKPCK) sebanyak 33 paket dengan nilai DPA Rp13 miliar.

"Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan 1 paket dengan nilai DPA Rp200 juta dan terakhir ada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 1 paket dengan nilai DPA nya Rp5,2 miliar," lanjutnya.

Ia menjelaskan, pihaknya telah mengeluarkan surat imbauan kepada para OPD untuk segera melakukan proses tender guna menghindari adanya penumpukan diakhir tahun anggaran.

"Kami sudah menyurati para OPD agar segera melakukan proses tender. Bahkan surat itu sudah kami edarkan sejak akhir tahun 2022 karena memang akhir tahun sudah bisa mulai proses tender," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Noverisman Subing, juga meminta kepada para OPD untuk memulai proses tender agar tidak terjadi penumpukan diakhir tahunnya.

"Kalau misal ditunda-tunda khwatir nya nanti diakhir tahun menumpuk. Belum lagi jika tender gagal maka harus di ulang. Jika proses dilakukan sejak awal kemudian ada yang gagal maka waktu nya masih lama untuk mengulang," paparnya.

Menurutnya, jika semakin cepat tender dilakukan maka hal tersebut akan membuat serapan APBD maupun APBN semakin cepat terealisasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

"Apalagi yang progam kerjanya berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur. Ini yang harus dipercepat karena memang banyak jalan provinsi yang membutuhkan penanganan," pungkasnya. (*)

Video KUPAS TV : Perjuangan Pakde Wanto Membudidayakan Bawang Merah untuk Ketahanan Pangan