Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Belanja daerah Pemprov Lampung pada APBD 2023 ditargetkan Rp7,38 triliun. Untuk pendapatan daerah Rp7,41 triliun yang berasal dari pendapatan asli daerah Rp4,14 triliun, pendapatan transfer Rp3,25 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp14,6 miliar.

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengatakan, APBD tahun 2023 ini masih difokuskan untuk pemulihan ekonomi pasca meredanya pandemi Covid-19 serta perbaikan infrastruktur jalan milik Pemprov Lampung.

"Sesuai dengan peruntukannya APBD kita pada tahun 2023 masih fokus pemulihan ekonomi dan perbaikan infrastruktur. Karena jika infrastruktur baik dan bagus maka ini bisa jadi penggerak ekonomi masyarakat," kata Arinal, saat dimintai keterangan, Minggu (19/3/2023).

Menurutnya, infrastruktur jalan milik Pemprov Lampung yang akan dilakukan perbaikan pada tahun ini kurang lebih 99 ruas dengan panjang mencapai 200 kilometer dan anggaran yang disiapkan kurang lebih mencapai Rp676 miliar.

"Pengelolaan APBD harus secara produktif dan efisien jadi saat akhir tahun uang habis namun untuk kepentingan masyarakat. Saat awal tahun juga harus dilakukan penataan sehingga program kerja bisa berjalan dengan baik," lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan jika Pemprov Lampung ikut memberikan supervisi kepada pemerintah kabupaten/kota, sehingga semua dapat melakukan serapan APBD dengan maksimal.

"Sudah beberapa kali Pemprov Lampung mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat terkait serapan APBD yang bagus. Kita juga lakukan supervisi yang dilakukan oleh Inspektorat dan Bakuda, nanti yang bagus kita berikan penghargaan," terangnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Noverisman Subing menjelaskan, untuk memaksimalkan penyerapan APBD maka harus dilakukan koordinasi sejak awal tahun.

"Sebelum APBD disahkan maka Pemda sudah melakukan koordinasi. Sehingga saat tahun berjalan anggaran sudah mulai dilakukan serapan. Namun ini juga harus sejalan dengan pendapatan yang ada," jelasnya.

Ia juga berharap agar Pemprov Lampung dapat memaksimalkan keberadaan aset terlebih yang terbengkalai sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Seperti di PKOR itu jika dikelola dengan baik dan maksimal maka bisa mendapatkan PAD dan jika PAD nya besar maka serapan juga bisa maksimal dan dampak untuk masyarakat akan lebih besar," paparnya. (*)

Video KUPAS TV : Kanwil Kemenkumham Lampung Bersama FKI Kenalkan Olahraga Kempo di Rutan Way Huwi Lamsel