Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Lampung mencatat realisasi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Lampung mencapai Rp11,38 triliun atau 117,68 persen dari pagu sepanjang 2022.

Nilai tersebut tumbuh sebesar 17,42 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp9,69 triliun atau 109,44 persen dari pagu.

"Realisasi penerimaan APBN sebesar Rp11,38 triliun atau 117,68 persen dari pagu ini sebagian besar masih bersumber dari penerimaan perpajakan," ujar Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, M Dody Fachrudin, saat dimintai keterangan, Rabu (8/3/2023).

Adapun jelas Dody, nilai dari penerimaan perpajakan tersebut sebesar Rp10,18 triliun sedangkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,20 triliun. Sehingga sebagian besar APBN itu disumbang dari penerimaan perpajakan yang mencapai 89,48 persen. 

Berdasarkan data dari Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, sumbangan sektor pajak tertinggi di tahun 2022 yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor mencapai Rp1,88 triliun. 

"Pandemi Covid-19 yang mereda dan mulai ramainya mobilitas kembali menggerakan sektor perdagangan," ungkapnya.

Sedangkan realisasi total belanja APBN tahun 2022 sebesar Rp29,96 triliun yang terdiri dari belanja Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp21,13 triliun dari pagu sebesar Rp21,18 triliun atau 99,74 persen dari pagu.

"Kemudian, belanja pemerintah pusat sebesar 8,82 triliun dari pagu sebesar 9,15 triliun atau 96,41 persen dari pagu, lalu realisasi belanja pempus Rp9,15 triliun atau 96,41 persen," jelasnya.

Adapun rinciannya yakni belanja pegawai Rp3,75 triliun, belanja barang Rp3,26 triliun, belanja modal Rp1,77 triliun, belanja bansos Rp0,032 triliun.

Lalu realisasi belanja TKDD Rp29,96 triliun atau 99,74 persen dengan rincian sebagai berikut, dana alokasi umum Rp12,02, dana bagi hasil Rp1,1 triliun, dana alokasi khusus fisik Rp1,77 triliun, dana alokasi khusus nonfisik Rp3,80 triliun, dana insentif daerah Rp110 miliar, serta dana desa Rp2,33 triliun.

Menurutnya, dari data terssbut realisasi belanja APBN di Lampung tahun 2022 sudah diatas target yang ditetapkan.

Dody mengaku, realisasi belanja yang minim tidak secara otomatis menyebabkan turunnya jumlah alokasi APBN yang diberikan pemerintah pusat ke daerah.

"Karena alokasi APBN diberikan pemerintah pusat ke daerah berdasarkan program kegiatan yang diusulkan oleh daerah dan hasil pembahasan antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan KL Teknis dengan mempertimbangkan kegiatan prioritas nasional," paparnya.

Dody menambahkan, faktor penyebab rendahnya realisasi belanja APBN di Lampung lain disebabkan antara lain adanya keterlambatan penerbitan SK pejabat perbendaharaan maupun pejabat barang dan jasa sehingga mengakibatkan terlambatnya eksekusi anggaran.

Selanjutnya, belum maksimalnya kontrak pra DIPA maupun akselerasi belanja modal di awal tahun. Serta satker masih dalam proses pengajuan UP sedangkan UP yang diajukan belum di revolving. Dan terakhir adanya pagu anggaran yang masih diblokir akibat kebijakan pemerintah maupun syarat administratif yang masih belum terpenuhi.

"Sehingga percepatan penunjukan pejabat perbendaharaan maupun pejabat barang dan jasa, agar alokasi anggaran segera dapat dieksekusi atau direalisasikan. Selain itu, optimalisasi kontrak pra DIPA dan akselerasi belanja modal di awal tahun," tutur Dody.

Menurutnya, realisasi belanja APBN membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi Lampung. Dimana realisasi belanja APBN Lampung (KL dan TKD) tahun 2022 sebesar 98,74 persen, membawa dampak positif pada pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 sebesar 4,28 persen. (*)

Video KUPAS TV : Kendaraan Batubara Sumbang Kerusakan Jalan 30 Persen di Lampung