Kupastuntas.co, Lampung Barat - Puluhan masyarakat Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh (BNS) yang tergabung dalam satgas sahabat satwa lembah suoh didampingi Camat Suoh Davet Jakson dan perwakilan Konsorsium Barisan Selatan (Barista) Nanik melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terkait keberlangsunangan penanganan konflik gajah. 

Kedatangan sejumlah relawan tersebut di sambut langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Adi Utama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Henry Faisal dan Kabag Sumber Daya Alam (SDA) Sry Wiyatmi di ruang rapat Sekincau Setdakab, Jumat (24/02/2023)

Davet Jakson menjelaskan, semenjak kemunculan konflik gajah liar di Suoh dan Bandar Negeri Suoh selama lebih kurang tiga tahun ini, telah terbentuk relawan satgas sahabat satwa lembah Suoh yang merupakan gabungan dari enam pekon dari dua Kecamatan yakni Suoh dan Bandar Negeri Suoh. 

"Dari tahun 2019 lalu sudah terbentuk relawan yang diberi nama satgas sahabat satwa lembah Suoh untuk mengawasi gerak gerik kawanan gajah yang kerap masuk kepemukiman," Jelasnya. 

Namun, dirinya mengatakan, sejauh ini yang menjadi kendala yakni mengenai anggaran. Sebab selama ini relawan satgas satwa lembah Suoh telah mendapat support dari Barista yang sudah berjalan semenjak Bulan Maret 2022 lalu, akan tetapi berakhir di bulan Juni mendatang.

"Mengingat dalam menangani konflik gajah liar ini membutuhkan anggaran, sehingga kita berharap Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kedepannya dapat memberi dukungan salah satunya berupa pembinaan bidang usaha jangka cepat, menengah dan lama," tutur Davet.

Sebab apabila satgas tidak ada bimbingan dari pemerintah Kabupaten Lampung Barat terkait keberlangsungan anggaran, dikhawatirkan adanya jiwa semangat mereka yang menurun. Sehingga diperlukan support dari pemerintah kepada satgas yang bertugas dalam bentuk bantuan.

Menanggapi hal tersebut, Adi Utama mengapresiasi Barista. Selama ini sudah memberi support kepada relawan satgas satwa lembah Suoh dan terus mendukung keberlangsungan anggaran dalam penanganan konflik gajah. 

Menurutnya, permasalahan dalam penanganan gajah tersebut memang sudah cukup lama, kendati selama ini Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sudah melakukan upaya-upaya untuk melakukan penanganan. 

"Bahkan kita sudah pernah melakukan koordinasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup termasuk dengan ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bidang pertanian Sudin, SE namun waktu itu terkendala karena masih adanya wabah Covid-19," kata Adi. 

Dirinya mengatakan, mengenai usulan yang telah diberikan relawan satgas satwa lembah Suoh akan menjadi wacana serta segera di pelajari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk kedepannya. 

"Saya mewakili Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyampaikan terimakasih atas kerja keras saudara-saudara selama ini dalam menangani konflik gajah, kedepannya akan segera kita carikan solusinya terkait permasalahan yang terjadi selama ini," Pungkasnya. (*)

Video KUPAS TV : Warga Keluhkan Sampah Berserakan di Jalan Protokol Balik Bukit Lambar