Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung meminta pemerintah serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) hadir secara langsung mengatasi persoalan dugaan larangan dan pembubaran ibadah jemaat Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD).

Hal itu menanggapi terkait dugaan larangan dan pembubaran ibadah jemaat GKKD di Jalan Soekarno Hatta, Gang Anggrek RT 12, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, pada Minggu (19/2/2023) sekitar pukul 09.30 WIB.

Wakil Direktur LBH Bandar Lampung, Cik Ali mengatakan, kejadian tersebut bukan hanya kali ini saja di Bandar Lampung, namun telah ke sekian kalinya bahkan di daerah lainnya juga di Lampung.

Cik Ali menjelaskan, dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

"Artinya negara dalam hal ini pemerintah menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Sehingga pemerintah harus mengambil langkah yang tegas, supaya tidak terjadi hal serupa," kata Cik Ali, saat menggelar konferensi pers, Senin (20/2/2023).

Baca juga : Viral! Pembubaran Ibadah Gereja di Rajabasa Lampung, Salah Satunya Diduga Ketua RT

Termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktikkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Kemudian persoalan teknis, seperti masalah perizinan mendirikan bangunan tempat ibadah, jika melalui FKUB seharusnya lebih dimudahkan. "Jangan sampai urusan sakral ini terbatasi dengan urusan dunia. Nah, ini poinnya," ucap dia.

Selain itu lanjutnya, pemerintah juga harus hadir. Jika syarat harus ada 90 jemaat baru bisa beribadah. "Lalu bagaimana jika tidak terpenuhi, masa tidak boleh beribadah. Itu juga keliru dan tidak boleh juga dibatasi terkait hal itu," tuturnya.

Sementara Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung, Dian Wahyu Kusuma menambahkan, perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut telah melanggar praktik intoleransi dan melanggar amanat konstitusi tentang kebebasan beragama.

"Jurnalis dalam hal ini juga turut berperan. Dimana pemberitaan yang diskriminatif terhadap penganut agama minoritas harus dihindari, jurnalis juga harus mengedepankan jurnalisme damai,” ungkap Dian. (*)

Video KUPAS TV : Anggota DPRD Tubaba Marzani Titipkan Anak Masuk Unila