Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung telah melayangkan surat balasan atas permintaan keterangan dari Komnas HAM, soal dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap manusia silver dalam operasi penertiban.

Sebelumnya, Komnas HAM mengirimkan surat bernomor 069/PM.00/K/I/2023 tertanggal 13 Januari 2023, tentang permintaan keterangan pada Pemkot Bandar Lampung atas laporan adanya dugaan penyiksaan manusia silver tersebut.

"Sudah kita jawab kemarin. Ya sesuai dengan investigasi yang dilakukan Satpol PP, ya mereka cari siapa orangnya. Tapi dari investigasi itu memang tidak ada orangnya," ujar Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandar Lampung, Khaidarmansyah, Minggu (19/2/2023).

Selanjutnya kata Khaidarmansyah, dalam surat meminta keterangan atas penganiayaan itu juga tidak ada.

"Apakah disuruh guling-guling di aspal itu tidak ada penganiayaan. Maka apa yang sudah di investigasi oleh Satpol PP itu yang kita sampaikan kepada Komnas HAM," ungkapnya.

Setelah memberikan surat balasan tersebut jelasnya, pihaknya juga menyerahkan sepenuhnya pada Komnas HAM atas tindaklanjutnya seperti apa.

"Yang jelas kami secara jujur sudah melaksanakan investigasi menanyakan pada yang tugas di hari yang disebutkan surat itu. Ya tidak ada," kata Khaidarmansyah.

"Jadi sudah kita jawab sesuai dengan permintaan oleh Komnas HAM," tandasnya.

Sementara, Ketua Komisi l DPRD kota Bandar Lampung Sidik Efendi mengatakan, saat hearing kemarin bersama Kasatpol PP pihaknya juga sempat menyoroti atas dugaan penyiksaan yang dilakukan anggota Satpol PP.

Namun jelasnya, sesuai dengan keterangan Kasatpol PP yang telah melakukan investigasi bahwa dugaan penganiayaan tersebut tidak ada.

"Kita sudah tanyakan ke Kasatpol PP terkait dugaan itu mereka sudah melakukan investigasi, dan mereka meyakini tidak melakukannya," kata Sidik.

Namun demikian, pihaknya tetap memberikan masukan pada Satpol PP agar jangan sampai hal seperti itu terjadi.

"Maka kita minta tingkatkan kapasitas seperti pelatihan pada anggota Satpol PP. Harapannya saat melakukan penertiban umum di lapangan tidak terjadi hal demikian," ucapnya. (*)