Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Lampung, terus mengupayakan percepatan dan pengembangan ekonomi serta keuangan syariah yang ada didaerah setempat.

KDEKS merupakan perpanjangan tangan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di tingkat pemerintah pusat yang bertujuan untuk percepatan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di masing-masing daerah.

Direktur Eksekutif KDEKS Provinsi Lampung, Ardiansyah, menjelaskan jika KDEKS memiliki beberapa fungsi seperti memberikan rekomendasi, melakukan sinergitas koordinasi dan sinkronisasi arah kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

"Kemudian merumuskan dan memberikan penyelesaian masalah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dan menyusun regulasi yang dibutuhkan untuk pengembangan serta memajukan ekonomi dan keuangan syariah," katanya saat dimintai keterangan di Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur Lampung, Rabu (15/2/2023).

Menurutnya, dengan adanya KDEKS diharapkan dapat berkolaborasi menjadi gerakan yang menyatu agar potensi ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Lampung dapat berkembang dengan baik.

"Jadi diharapkan kedepannya terdapat program yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Karena selama ini masih banyak program yang bersifat global yang belum diterjemahkan oleh masyarakat," kata dia.

Sementara itu Kepala Kantor Perwakilan Wilayah (KPw) Bank Indonesia Provinsi Lampung, Budiyono, menjelaskan jika KDEKS sudah bergerak sejak tahun 2022 dan mendorong daerah untuk dapat melakukan hal yang sama.

Menurutnya, untuk di Provinsi Lampung sendiri sudah melakukan kegiatan ekonomi syariah salah satunya yang diadakan oleh Bank Indonesia yakni Festival Ekonomi Syariah serta pencanangan sertifikat halal.

"Melalui komite ini kita bergerak bersama, tidak hanya keuangan tapi juga perekonomian nya. Di Lampung kebetulan salah satu progamnya ialah mendorong tumbuhnya ekonomi syariah di daerah karena ini tidak mungkin BI sendiri," kata dia.

Selain itu ia juga terus mendorong agar kegiatan ekonomi di Pondok Pesantren (Ponpes) juga bisa melakukan kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

"Di ponpes ini selain kegiatan pendidikan dan dakwah karena di lingkungan ponpes banyak potensi ekonomi seperti kebun dan ada tenaga nya. Ini yang kita dorong bersama sehingga tahap awal kita sinergi yang sudah masing-masing di kerjakan," katanya. (*)