Kupastuntas.co, Metro - Pemerintah Kota (Pemkot) Metro melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat membeberkan keterangan data penurunan prevalensi balita stunting sebesar 9,3 persen. Dari sebelumnya di tahun 2021 sebesar 19,7 persen menjadi 10,4 persen di tahun 2022.

Sayangnya, informasi terkait anggaran penanganan stunting untuk tahun 2023 yang dikelola Dinkes Metro tidak disampaikan. Dinkes menyebut, informasi soal anggaran dikeluarkan satu pintu dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota setempat.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Kota Metro, Diah Meirawati saat dikonfirmasi awak media di kantornya, membeberkan tugas dan tanggungjawab Dinkes dalam penanganan stunting terdapat pada aksi ketujuh, dari total delapan aksi konvergensi stunting yang tersedia.

"Sebenarnya Bappeda, kita di dinas kesehatan itu tanggungjawabnya ada di aksi ketujuh yaitu pengukuran dan publikasi stunting. Selebihnya itu OPD lain yang juga terlibat. Kalau BKKBN itu kan koordinator lapangan, kalau untuk managementnya itu ada di Bappeda," kata Diah kepada awak media. Rabu (8/2/2023).

Ia juga mengungkapkan, anggaran yang tersedia pada tahun 2023 tidak spesifik pada penanganan stunting. Dinkes hanya bertugas dalam Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) melalui Puskesmas.

Meira bahkan menjelaskan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang spesifik menangani stunting di Kota Metro ialah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). 

"Kalau di 2023 kita tidak bunyi spesifik untuk stunting, jadi tahun ini ada di DP3AP2KB. Kalau di Dinas kesehatan itu hanya ada pemberian makanan tambahan atau PMT yang ada di Puskesmas. PMT nya itu juga produk lokal, bukan produksi pabrik," ujarnya.

Kendati demikian, meskipun tidak memiliki data jumlah penderita stunting di Metro, Dinkes mengklaim penanganan yang dilakukan tahun 2021 dan 2022 telah berjalan efektif.

"Kalau data stunting tidak ada, adanya prevalensi. Data prevalensi balita stunting berdasarkan SSGI tahun 2022 itu 10,4 persen dari yang sebelumnya di tahun 2021 sebanyak 19,7 persen," bebernya.

"Kalau penanganannya sudah efektif, kebetulan tahun 2022 kemarin Metro itu lokus penurunan suntingnya. Jadi untuk penurunannya itu memang sudah dilaksanakan secara komprehensif dan sudah kolaborasi. Konvergensi stuntingnya sudah jalan yang delapan aksi itu," imbuhnya.

Meskipun tidak membeberkan nilai anggaran penanganan stunting tahun 2023, Kabid Kesmas tersebut justru mengungkapkan besaran anggaran penanganan stunting dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022.

"Anggaran stunting di Tahun 2022 itu hanya dari DAK sekitar Rp 47.353.000 dari APBD tidak ada. Itu bentuk intervensi stunting dari Dinas Kesehatan, jadi PMT lokal. Anggarannya ada di Puskes, saya tidak hafal. Itu pakai DAK," tuntasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Kesehatan, Supriyadi menegaskan bahwa terkait dengan informasi nilai anggaran penanganan stunting di Metro dikeluarkan dari Bappeda.

"Supaya tidak mis informasinya nanti, soal anggaran itu kan ada di Bappeda. Nanti bisa konfirmasi ke Bappeda. Kemarin malam waktu datang pak Hasto itu, kita sudah sepakat untuk informasi anggaran stunting itu hanya dari Bappeda. Itu biar tidak mis informasinya," jelasnya.

Meski begitu, Supriyadi mengakui bahwa Dinas yang dipimpinnya menerima anggaran penanganan stunting. Namun, bunyi dalam anggaran yang digelontorkan tidak spesifik soal stunting.

"Kalau di Dinas ini dana yang untuk stunting itu ada, tapi masuk dalam peningkatan kapasitas untuk kader. Kita mengelola anggaran stunting itu, tapi bunyinya memang tidak spesifik. Jadi penanganan stunting ini ada lintas bidang, ada lintas sektoral. Kalau yang tahun lalu itu memang bunyinya untuk penanganan stunting, tahun ini tidak," tandasnya.

Sementara berdasarkan informasi yang dihimpun Kupastuntas.co, Kota Metro mendapatkan kucuran anggaran penanganan stunting tahun 2023 sebesar Rp58.015.335.576.

Anggaran tersebut terbagi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro sebesar Rp16.195.558.130. Kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp6.102.617.846 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp35.717.159.600.

Namun hingga kini, Kupastuntas.co belum mendapatkan keterangan resmi dari Pemkot Metro maupun Bappeda terkait dengan total anggaran penanganan stunting tahun 2023 yang berjumlah sekitar Rp58 Miliar tersebut.

Saat menggali informasi terkait dengan intervensi spesifik yang dilakukan Dinas Kesehatan terhadap penanganan stunting, terdapat 10 intervensi yang dilakukan.

Pertama ialah Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan atau ANC. Kedua, pemberian PMT balita gizi kurang dan ibu hamil KEK. Ketiga, pemberian tablet tambah darah ibu hamil dan remaja putri. Ke empat, pemberian kapsul vitamin A untuk bayi dan balita. Kelima, pemantauan konsumsi.

Selanjutnya yang ke enam ialah, intervensi edukasi isi piringku. Ketujuh, skrining anemia pada remaja. Kedelapan, pelayanan imunisasi dasar lengkap. Kesembilan ialah Germas dan PHBS serta yang Ke sepuluh tentang STBM.

Sementara itu, delapan aksi Konvergensi stunting terdiri dari kegiatan Analisa Situasi, Rencana Kegiatan, Rembuk Stunting, Peraturan Bupati/Walikota tentang peran desa, Pembinaan kader pembangunan manusia. Lalu, kegiatan sistem manajemen data stunting, pengukuran dan publikasi stunting serta yang terakhir ialah Review kinerja tahunan. (*)