Kupastuntas.co, Metro - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro melontarkan pernyataan menohok terhadap kondisi infrastruktur jalan di Metro yang kerap menjadi keluhan masyarakat.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi II DPRD Kota Metro, Wahid Asngari usai menghadiri kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Menurutnya, persoalan perbaikan infrastruktur telah masuk dalam catatan dewan.

Ia juga menyebut, masalah infrastruktur khususnya jalan dan drainase juga menjadi atensi rakyat yang harus segera ditindaklanjuti.

"Persoalan infrastruktur masuk dalam catatan kita, karena persoalan infrastruktur banyak disorot oleh masyarakat warga Kota Metro," kata dia saat diwawancarai awak media, Selasa (7/2/2023).

Ia juga menyindir kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah di Kota Metro. Bahkan, anggota DPRD tersebut juga mengibaratkan jika menemukan jalan jelek maka itulah tanda masuk Kota Metro.

"Hari ini ciri khasnya mudah sekali untuk masuk Metro, kalau sudah sampai jalan jelek maka sudah masuk Metro," gumamnya.

Wahid juga mengungkapkan, pihaknya bersama pemerintah daerah bakal berupaya merealisasikan pembangunan dan perbaikan infrastruktur tahun 2023.

"Iya, semuanya akan kita bersama-sama membangun kota Metro. Bukan hanya pemerintah, legislatif juga iya. Tetapi memang karena pemberdayaan kemarin mungkin termasuk skala prioritas utama. Hari ini untuk tahun 2023, kami harap pembangunan di beberapa Jalan poros itu juga menjadi atensi baik itu melalui eksekutif maupun legislatif," bebernya.

Ia juga menegaskan, persoalan infrastruktur jalan dan drainase menjadi target yang harus ditangani dan menjadi prioritas pembangunan di tahun 2023.

"Untuk tahun ini yang menjadi catatan dan skala prioritas adalah jalan-jalan utama ya, semua Jalan Utama sudah masuk agenda untuk pembangunan di tahun 2023," jelasnya.

"Kemudian untuk pembangunan drainase, agar nanti ketika jalannya bagus drainasenya juga bagus," imbuhnya.

Sementara itu, terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2), Wahid menilai perlunya sosialisasi intensif dilakukan oleh pemerintah.

"Terkait dengan PBB, dalam hal ini PAD secara keseluruhan. Mengapa kemarin PBB itu tidak maksimal, mungkin karena sosialisasi terkait dengan adanya peningkatan itu masih kurang," terangnya.

"Kemudian ada beberapa pertimbangan yang kemudian PBB ditinjau ulang, yang mungkin masyarakat agak bingung mau bayar berapa yang pada akhirnya kemarin target PAD di bidang PBB belum tercapai secara maksimal," tambahnya.

Tak hanya itu, Pemkot Metro juga diminta mematangkan aturan berkaitan PBB-P2 yang akan diberlakukan kedepannya.

"Sesuai dengan kelasnya masing-masing, karena kemarin ada yang merasa keberatan, juga ada yang merasa keringanan, kan seperti itu. Maka apa yang sudah ditetapkan, ketika itu tidak berasaskan keadilan maka harus kita kaji bersama," tandasnya. (*)