Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Bapenda Provinsi Lampung mencatat sebanyak 2,36 juta kendaraan roda empat dan roda dua di Lampung tidak bayar pajak kendaraan bermotor. Pemprov Lampung berencana gelar pemutihan pajak kendaraan pada bulan April 2023.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Adi Erlansyah mengatakan, saat ini sedang dibuat draf Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kita berharap di bulan April nanti Provinsi Lampung bisa melaksanakan program pemberian keringanan pajak. Jadi akan ada penghapusan denda dan keringanan pokok pajaknya. Dan ini sudah berjalan di beberapa daerah di Indonesia," kata Adi saat ditemui di Rumah Makan Kayu, Bandar Lampung, Senin (6/2/23).

Adi mengungkapkan, untuk pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut, harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi Kemendagri.

Adi menjelaskan, saat ini di Provinsi Lampung ada sekitar 3.560.000 kendaraan yang terdaftar. Namun, hanya 1,2 juta kendaraan yang membayar pajak, sisanya ada 2,36 juta kendaraan tidak bayar pajak dan sebagian besar adalah roda dua.

"Kami tidak menetapkan target berapa besar, karena jumlah kendaraan yang mati pajak cukup banyak. Harapannya kendaraan mati pajak ini bisa diverifikasi,  apakah masih ada atau tidak? Mungkin saja kendaraannya sudah tidak ada tapi masih terdaftar atau kendaraannya sudah dicuri," terangnya.

Ia mendukung penerapan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 74, bahwa penghapusan data kendaraan dapat dilakukan jika pemilik kendaraan tidak melakukan registrasi ulang setidaknya dua tahun setelah masa berlaku STNK habis.

"Masih banyaknya kendaraan terdaftar tidak bayar pajak ini terjadi karena Polri belum pernah menghapus data kendaraan. Sehingga program penghapusan data kendaraan sangat efektif, dan bisa diperoleh data yang berpotensi untuk ditarik pajaknya," ujarnya.

477 BUMDes Jadi Agen e-Samdes

Provinsi Lampung saat ini memiliki 2.435 desa, dan 2.188 desa diantaranya telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) aktif, dan ada 57 Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengatakan, tujuan dibentuknya BUMDes untuk melembagakan ekonomi desa agar lebih sistematis, efisien, efektif, berdaya guna, dan berdaya saing. Serta memberikan kemudahan bagi masyarakat, salah satunya dalam pembayaran pajak kendaraan.

"Melalui BUMDes, kesempatan desa untuk menggerakkan perekonomian menjadi semakin terbuka. Salah satunya terobosan yang kita buat adalah bisa menerima pembayaran pajak kendaraan," kata Arinal saat rapat pembahasan BUMDes di Rumah Makan Kayu, Bandar Lampung, Senin (6/2/23).

Arinal berharap, BUMDes mampu berperan efektif  sebagai lokomotif baru bagi kegiatan perekonomian warga desa, serta menggerakkan mesin ekonomi di pedesaan. Ia menyarankan, unit usaha yang dibangun BUMDes hendaknya diarahkan mengoptimalkan sumber daya lokal di desa tersebut.

"Kami juga kembangkan e-Samdes kerjasama Pemprov, Polda, Bank Lampung, dan PT Jasa Raharja. Manfaatnya sekarang sudah dirasakan masyarakat. Para wajib pajak cukup datang ke BUMDes terdekat. Tidak perlu lagi jauh-jauh ke ibukota kabupaten hanya untuk bayar pajak kendaraan di kantor Samsat," katanya.

BUMDes sebagai agen e-Samdes, tidak hanya melayani warga desa setempat, melainkan juga warga dari desa lainnya. "Program e-Samdes sudah dimulai sejak tahun 2021. Sampai sekarang sudah 477 BUMDes menjadi agen e-Samdes, dengan jumlah transaksi saat ini sebanyak 13.596. Nilai transaksinya mencapai lebih dari Rp19 miliar,” jelas Arinal.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Zaidirina menjelaskan, program e-Samdes baru ada di Provinsi Lampung.

"E-Samdes baru ada di Lampung. Masyarakat hanya perlu datang ke BUMDes untuk bayar pajak kendaraan, dan tidak perlu ke samsat induk untuk mengambil suratnya. Jadi hanya menunggu di rumah saja," katanya.

BUMDes yang menjadi mitra e-Samdes akan mendapat beberapa keuntungan, salah satunya mendapatkan Rp5.000 per transaksi yang diberikan oleh Bank Lampung.

"Transaksi terbanyak saat ini ada di BUMDes Indra Mulya di Lampung Timur. Transaksi pajak kendaraannya sebanyak 1.260 unit. Kita dorong terus agar BUMDes lain bisa meningkatkan jumlah transaksinya," terangnya. (*)

Berita ini telah terbit di SKH Kupas Tuntas edisi, Selasa 7 Februari 2023 dengan judul “2,36 Juta Kendaraan di Lampung Tidak Bayar Pajak”