• Minggu, 29 Januari 2023

Sistem Dukcapil Error, Warga Bandar Lampung Kecewa Tidak Bisa Urus Adminduk

Rabu, 25 Januari 2023 - 16.10 WIB
140

Tampak suasana di Pelayanan Dukcapil Satu Atap sepi pengunjung, karena sistem sedang error alias tak bisa digunakan. Rabu (25/1/2023). Foto: Sri/Kupastuntas.co

Sri

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Sistem layanan informasi dokumen online Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Bandar Lampung error alias tak bisa digunakan. Rabu (25/1/2023).

Sistem error terjadi sejak pukul 11:00 WIB hingga sore hari Pukul 15:30 WIB masih belum bisa digunakan.

Akibatnya, warga setempat yang datang kecewa lantaran tak bisa mengurus dokumen kependudukan.

Salah satunya Merry, Ia mengaku diminta pulang karena sistem yang lagi error, sehingga tidak bisa mengurus dokumen kependudukan.

"Kita mau urus e-KTP yang hilang. Tapi kata petugasnya sistem dari pusat nya lagi error jadi tidak bisa melayani hari ini, dan besok juga belum tentu sudah bisa digunakan," ujarnya, saat ditemui di gedung Satu Atap Pemkot Bandar Lampung.

Warga Kangkung, kecamatan Bumi Waras yang datang bersama orang tuanya itu mengaku kecewa.

"Lebih kecewa lagi katanya sekarang harus digital dan harus orang yang bersangkutan yang mengurus e-KTP yang hilang itu. Sementara anak saya jauh kerjanya di Malaysia," ungkapnya.

Menurutnya, jika bukan yang bersangkutan yang datang langsung maka tidak bisa.

"Ya jadi bagaimana kalau posisi anaknya lagi jauh. Ya kita minta solusinya supaya ini bisa," ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Dede, warga Tanjungkarang Barat. Menurutnya petugas dari layanan informasi meminta dirinya mengisi data terlebih dahulu, setelah itu diminta untuk kembali lagi pada hari Jumat.

"Jumat katanya untuk bisa mengambil KK yang sudah jadi, karena hari ini belum bisa sistem nya," ucap Dede.

Sementara, salah satu petugas Dukcapil yang enggan disebutkan namanya mengatakan, sistem yang error terjadi sejak pukul 11:00 WIB.

"Ini seluruh Indonesia lagi error, karena katanya sedang ada pemeliharaan di daerah Papua. Sehingga semua warga yang datang juga diminta untuk pulang semua," katanya. (*)