Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Lampung menemukan 134 kasus campak yang ada di daerah setempat sepanjang tahun 2022 kemarin. Jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan temuan tahun 2021 sebanyak 143 kasus.

Temuan 134 kasus tersebut tersebar di Kota Bandar Lampung 94, Lampung Selatan 12, Lampung Tengah 7, Lampung Utara 1, Lampung Barat 2, Metro 2,  Lampung Timur 12, Pesawaran 1, Pringsewu 2 dan  Pesisir Barat 1. 

Sementara ada lima daerah yang tidak ditemukan adaya kasus campak atau nol kasus. Diantaranya Kabupaten Tulang Bawang, Tanggamus, Way Kanan, Tulangbawang Barat dan Mesuji.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana menjelaskan, campak merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan yang sangat menular. Gejala awal infeksi campak biasanya berupa batuk berdahak, pilek, demam tinggi dan mata merah.

"Jumlah kasus campak yang kami temukan ada sebanyak 134 di tahun 2022. Jumlah ini turun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 143 kasus. Lampung juga tidak masuk kedalam daerah dengan Kejadian Luar Biasa yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan," kata Reihana saat dimintai keterangan, Minggu (22/1/2023).

Reihana mengatakatan, ditemukannya kasus campak di Lampung tidak berkaitan dengan rendahnya capaian imunisasi. Dimana capaian imunisasi di Lampung sendiri sejak diadakannya Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) sudah berada diatas angka 90 persen.

"Untuk capaian vaksin Measles and Rubela sudah mencapai 99,21 persen, vaksin polio oral (OPV) sudah 100 persen, vaksin IPV sudah 94,56 persen, vaksin DPT HB Hib sudah 99,75 persen. Jadi semua sudah diatas 90 persen," ujarnya.

Ia menjelaskan, upaya untuk terus menekan kasus campak di Lampung, pihaknya berupaya meningkatkan capaian imunisasi melalui berbagai kegiatan seperti promosi kesehatan terkait imunisasi ganda dan triple.

Selain itu kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) tenaga kesehatan yang berada di Puskesmas khususnya di Rumah Sakit masih banyak yang belum memahami surveilans Program Penyakit yang Dapat Dicecgah Dengan Imunisasi (PD3I).

"Ini yang menjadi tantangan kedepannya dengan mengoptimalkan deteksi dini. SKDR ketepatan dan kelengkapan laporan serta alat belum direspon cepat oleh puskesmas karena surprise Dinkes kabupaten kota belum optimal membuka aplikasi SKDR," tutup Reihana. (*)