• Minggu, 29 Januari 2023

DPRD Pringsewu Dukung Dikeluarkannya Perbup Soal Pungutan Pajak Sektor Wisata

Jumat, 20 Januari 2023 - 15.59 WIB
57

Ilustrasi

Kupastuntas.co, Pringsewu - Sektor wisata  Kabupaten Pringsewu belum memiliki regulasi Peraturan Bupati (Perbup) untuk pemungutan pajak guna menambah pendapatan asli daerah (PAD).

Menanggapi hal itu, Maulana Ketua Komisi IV yang membidangi sektor wisata berpendapat, hingga saat ini belum ada aturan soal itu dikarenakan sifatnya belum mendesak.

"Untuk saat ini pajak masih hanya sektor parkir untuk ditempat wisata. Belum adanya Peraturan Daerah (Perda) karena belum adanya tempat wisata bersekala besar. Namun berkaitan dengan Perbup, itu sangat memungkinkan, dan kami harapkan," ujar Maulana, Jumat (20/01/2023).

Oleh karenanya ia meminta kepada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) setempat untuk membuat nota permintaan Perbup kepada Bupati.

"Beberapa titik wisata yang agak ramai bisa dibuatkan retribusi pajak. Sebagai Komisi IV saya meminta Disporapar untuk berperan aktif, melihat keadaan yang ada kemungkinan retribusi sektor wisata. Dan saran kami kalau bisa jangan sampai memberatkan kalau seandainya Perbup itu sudah ada," jelasnya.

"Kedepan kita harus bisa mengundang investor sekala besar untuk Pringsewu bisa menjadi Kota Wisata. Tanpa begitu, Pemda kita akan begini-begini saja," harapnya.

Ditambahkan oleh Suryo Cahyo, anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu mengatakan, bahwa memang belum adanya peraturan tersebut sehingga ia berharap segera ditindaklanjuti. 

"Saya berharap bahwa Eksekutif segera menindak lanjuti dan mengeluarkan Perbup penarikan pajak sektor wisata ini. Hal ini untuk menambah PAD Kabupaten kita," harapnya.

Terpisah, Anton Subagyo anggota DPRD Pringsewu Fraksi Golkar mengatakan, bahwa sektor pariwisata perlu perhatian lebih oleh Dinas terkait.

"Geliat pariwisata di  Pringsewu sangat cepat. Tentunya perlu dukungan pemerintah daerah melalui  dinas terkait," kata Anton Subagyo 

Ia menegaskan, bahwa sektor pariwisata ini perlu kerjasama yang besar dari semua pihak, terutama Pokdarwis, Bumdes dan para Komunitas, dan UKM yang ada.

Jahron, Kepala Disporapar Kabupaten Pringsewu saat dikonfirmasi membenarkan bahwa saat ini belum ada Perbup soal pajak sektor wisata.

"Iya benar belum ada Perbup soal itu. Sehingga kita berharap dapat dibentuknya Perbup sektor wisata untuk menambah PAD Kabupaten Pringsewu," harapnya. (*)