• Minggu, 29 Januari 2023

Diduga Asal Jadi, Pembangunan Drainase Bantuan Balai Besar di Lambar Sisakan Masalah

Jumat, 20 Januari 2023 - 14.26 WIB
306

Carut marut pengerjaan pembangunan saluran irigasi dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung di beberapa Pekon yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Foto: Echa/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Lampung Barat - Masyarakat Pekon (Desa) Negeri Ratu Kecamatan Batu Brak mengeluhkan buruknya kualitas pembangunan saluran irigasi yang ada di wilayah setempat pasalnya bangunan irigasi tersebut dinilai tidak kokoh dan terkesan asal jadi dengan menggunakan material pracetak.

Salah satu warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengatakan pembangunan saluran irigasi tersebut terkesan asal jadi sebab mulai dari material dan pengerjaan nya tidak mengutamakan kualitas bahkan terlihat banyak beberapa bagian material yang tidak merekat sempurna pada bagian dinding pondasi.

"Ini adukan materialnya saja tidak bagus mudah patah ini, pas masang nya juga enggak di awasin jadi masih ada yang renggang, seperti hanya di tempelin saja di dinding pondasinya, lantainya juga tidak rapat jadi tidak bakalan lama ini pasti rusak lagi," kata warga kepada Kupastuntas.co kemarin, Kamis (19/01/2023).

Warga tersebut mengatakan bahwa pembangunan irigasi tersebut direncanakan di bangun sepanjang 800 meter tetapi karena lokasi yang di maksud tidak sampai 800 meter maka pembangunan nya dibagi dua dan titik tersebut hanya di bangun sepanjang 300 meter sedangkan untuk sisa nya di bangun di titik lain.

"Dari semenjak di bangun ini jarang di awasin jadi pas di pasang semen nya belum kering air udah ngalir jadi kan enggak kuat ngelopek semua, ini juga udah banyak yang patah kalau di senggol udah banyak yang goyang enggak tau ini tahan nya berapa lama kalau kayak gini kesan nya yang penting jadi aja," ujarnya.

Yang lebih parah lagi menurut warga tersebut pengerjaan saluran irigasi tersebut selesai dilakukan setelah masa kontrak habis, sebab katanya pengerjaan tersebut dimulai sejak september 2022 dan ditargetkan selesai pada Desember 2022 tetapi pengerjaan nya baru di selesaikan sepekan yang lalu.

Berdasarkan pantuan Kupastuntas.co sekilas tidak ada permasalahan terhadap pembangunan saluran irigasi tersebut namun ketika dilihat secara detail banyak bagian-bagian bangunan yang sudah mengalami kerusakan bahkan banyak sisi pondasi yang berlubang tidak rapat sempurna antar material pracetaknya.

Selain itu pada bagian lantai pondasi material yang di pasang juga terkesan asal jadi karena banyak material yang sudah hancur terbawa air sehingga menyisakan pasir yang berasal dari material pracetak, bahkan terdapat beberapa lubang yang menjadi saluran tempat keluarnya air dari saluran irigasi tersebut.

Sementara itu ketika di konfirmasi peratin (kepala desa) Negeri Ratu, Kecamatan Batu Brak Herpin mengatakan bahwa anggaran pembangunan saluran drainase tersebut berasal dari pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Mesjui Sekampung dengan anggaran sebesar Rp195 Juta, anggaran tersebut kata dia dikelola langsung oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) setempat.

"Anggaran tersebut langsung dari pusat sebesar Rp195 Juta yang ngelola langsung Pokmas nya kita hanya memfasilitasi dan melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan saluran irigasi tersebut sehingga kita juga kaget kalau pengerjaan nya selesai tidak sesuai jadwal kontrak yang telah di sepakati," kata Herpin.

Namun Herpin menilai pengerjaan saluran tersebut tidak seperti yang di sampaikan warga sebelumnya, menurutnya pembangunan saluran irigasi tersebut mulai dari material hingga proses pembangunan nya sudah sesuai standar pembangunan yang telah diberikan, bahkan ia mengklaim bahwa material pembangunan irigasi di Pekon setempat paling bagus adukan nya di banding pekon lain.

"Iya itu berdasarkan hasil survei pihak balai kemarin ya katanya adukan material disini paling bagus di banding pekon lain, karena pihak balai juga kan sempat meninjau langsung proses pengerjaannya di lapangan," ujarnya.

Terkait pengerjaan di titik yang lain yang belum selesai dikerjakan, Herpin mengatakan bahwa Pokmas sudah mengajukan Adendum ke Balai Besar namun hingga saat ini belum mendapat respon dari Balai. Pihaknya pun mengaku bahwa APH juga sudah ada yang datang untuk mengecek langsung kondisi pembangunan irigasi itu.

"Karena itu kan pengerjaan nya dari bulan September masa kontraknya sampai Desember tapi karena belum selesai Pokmas ini mengajukan adendum tetapi hingga saat ini belum ada balasan dari pihak balai apakah memang di setujui atau tidak, jika tidak berarti kan harus pengembalian," pungkasnya.

Berdasarkan informasi yang di himpun Kupastuntas.co carut marut pembangunan saluran irigasi bukan hanya terjadi di Pekon Negeri Ratu, tetapi juga terjadi di beberapa pekon lainnya sebab berdasarkan data yang di peroleh setidaknya ada 6 pekon yang mendapat kucuran dana alokasi pembangunan saluran irigasi itu.

Pekon tersebut di antaranya Pekon Kenali dan Serungkuk di Kecamatan Belalau, Negeri Ratu dan Sukaraja di Kecamatan Batu Brak, kemudian Pekon Wates dan Padang Dalom Kecamatan Balik Bukit. Masing-masing pekon mengelola anggaran kurang lebih sebesar Rp195 juta untuk pembangunan saluran irigasi.

Program percepatan peningkatan tata guna air irigasi adalah program peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat khususnya petani yang tergabung dalam kelompok masyarakat, perkumpulan petani pemakai air yang tujuannya untuk mendukung program ketahanan pengan nasional dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.

Namun yang terjadi di lapangan justru berbanding terbalik dengan harapan serta tujuan program tersebut, sebab pelaksanaan nya cenderung carut marut, seperti halnya di Pekon Kenali pemasangan material pracetak hanya di topang oleh batang bambu tanpa adanya rekatan menggunakan material semen pada dinding pondasi.

Kemudian di Padang Dalom material pracetak yang seharusnya sudah di pasang masih menumpuk di sepanjang ruas jalan Pekon tersebut karena terkendala sengketa lahan untuk pemasangan saluran irigasi, hal tersebut seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah pusat khususnya Balai Besar bagaimana agar program tersebut bisa terealisasi secara maksimal. (*)