Kupastuntas.co, Metro - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) bersikap tegas serta berani melakukan penyegelan jika ditemukan tempat usaha di Kota Metro yang melanggar aturan.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Metro, Indra Jaya, yang menyoroti persoalan alih fungsi trotoar yang marak di Bumi Sai Wawai. Tidak hanya itu, Pol-PP juga diminta melakukan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengecek setiap tempat usaha yang tidak bayar pajak.

"Termasuk urusan trotoar juga, informasi yang masuk ke saya baru satu pengusaha yang mengembalikan kerugian daerah. Maka Pol-PP perlu tegas, bila perlu disegel. Kalau ada pengusaha yang tidak mau membayar pajak, atau sengaja memanipulasi pajaknya, maka langsung segel saja jangan ada kompromi," kata Indra saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/1/2023).

Anggota dewan itu mengatakan bahwa pesan tersebut telah diutarakan langsung kepada Kasat Pol-PP Kota Metro, Jose Sarmento. "Sebenarnya pesan ini sudah saya sampaikan ke kasat Pol-PP saat ini, jadi kerja Pol-PP ini harus ada perubahan terkait dengan langkah -langkah meningkatkan PAD di Kota Metro," ujarnya.

Ia juga menceritakan, hasil kunjungan kerja di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan beberapa waktu lalu, dan menyoroti kinerja Satpol-PP yang tegas dalam menegakkan peraturan daerah (Perda).

"Beberapa waktu yang lalu saya pernah kunjungan ke Satpol-PP yang ada di Sumatra Selatan, disana Pol-PP itu dilibatkan untuk menindak para pelanggar pajak, baik itu retribusi maupun reklame," bebernya.

Jadi Satpol PP itu turun ke lapangan untuk mengecek apakah pengusaha-pengusaha sudah memenuhi kewajiban terkait dengan pembayaran pajak dan lainnya.

Atas kajian tersebut, Indra menyarankan agar Satpol-PP Kota Metro terus berbenah dan berkontribusi dalam upaya meningkatkan PAD.

"Saya berharap di kota Metro dapat seperti itu. Kemarin sudah ada langkah konkret yang dilakukan Satpol-PP terkait dengan penghapusan aset trotoar, yang paling banyak sebenarnya di kota Metro ini terkait dengan pelanggaran pajak dan retribusi, nah itu yang seharusnya didalami Satpol-PP," jelasnya.

"Artinya, kedepan Satpol-PP ini dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan PAD dari berbagai sektor, khususnya pajak dan retribusi," sambungnya.

Tak lupa, Politisi asal Dapil Metro Barat dan Selatan tersebut mengapresiasi kinerja Satpol-PP saat ini atas terobosan baru dalam melangkah ke arah yang lebih baik.

"Saya melihat kinerja Satpol-PP sudah banyak perubahan dan itu kami apresiasi. Jika kinerja Satpol-PP dapat di optimalkan, kami memprediksi dapat meningkatkan PAD sebanyak 5 persen. Karena Pol-PP itu tidak hanya melakukan penertiban saja, tapi arus punya inovasi kedepannya," terangnya.

"Kalau nantinya kinerja Satpol-PP ini berkurang, pasti akan kami panggil agar mereka tidak lemah ditengah jalan. Jangan hanya hangat di awal, kami harap semuanya tuntas," tandasnya. (*)

Video KUPAS TV : Polda Lampung Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi Bendungan Margatiga Lamtim