Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Provinsi Lampung mencatat sampai saat ini sudah ada 25 paket yang ditender menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.

Kepala BPBJ Setda Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, menjelaskan jika ke 25 paket yang ditender tersebut berasal dari Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK) Provinsi Lampung.

"Paket konsultan tender dini ada 25 paket dengan total pagu Rp13.325.000.000. Jadi untuk sekarang baru ada itu saja yang sudah mulai proses tender di LPSE," katanya saat dimintai keterangan, Rabu (18/1/2023).

Slamet menjelaskan jika pihaknya telah mengeluarkan surat imbauan kepada para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan proses tender.

"Kami sudah menyurati OPD agar segera melakukan percepatan proses tender. Bahkan surat imbauan tersebut sudah kami edarkan sejak akhir tahun 2022 karena memang akhir tahun sudah mulai proses pengajuan," kata dia.

Menurut Slamet dilakukan nya proses percepatan tender tersebut guna menghindari penumpukan di akhir tahun anggaran serta menghindari adanya tender yang dinyatakan gagal.

"Seperti tahun kemarin ada dua paket yang gagal ditender karena faktor alam dan waktu pelaksanan pekerjaan. Guna mengantisipasi ini terulang maka tender harus segera dilakukan," jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Ikhwan Fadil Ibrahim, juga meminta kepada para OPD untuk segera mempercepat proses tender terutama program kerja yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat.

"APBD untuk tahun 2023 kan sudah disahkan kemudian DIPA APBN dari pemerintah pusat juga sudah diberikan. Maka tidak ada alasan yang membuat proses tender diperlama," jelasnya.

Menurutnya, proses tender yang lama dilakukan dikhawatirkan akan membuat penumpukan di akhir tahun anggaran serta progam kerja yang direncanakan tidak dapat berjalan.

"Karena kan tidak semua paket sekali tender dapat pemenang dan langsung bisa dikerjakan. Ada yang kadang gagal terus. Ini yang harus diantisipasi karena jika gagal harus tender ulang selain itu prosesnya juga cukup lama," ujarnya.

Ia juga menjelaskan jika semakin cepat tender dilakukan maka hal tersebut akan membuat serapan APBD semakin cepat terealisasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

"Apalagi yang progam kerja nya berkaitan langsung dengan masyarakat. Semakin cepat tender dilakukan dan dikerjakan maka APBD akan cepet terserap dan perekonomian daerah bisa ikut meningkat," katanya. (*)