Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Produksi jagung di Provinsi Lampung tahun 2022 sebanyak 3.176.771 ton naik 31.796 ton, dibandingkan tahun 2021 sebanyak 3.145.015 ton. Sebagian besar jagung diserap oleh pabrik pakan ternak.

Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, luas tanam jagung di Lampung tahun 2022 mencapai 497.398 hektar naik 54 persen atau 2.667 hektar, dibandingkan tahun 2021 seluas 494.731 hektar.

Luas lahan panen jagung tahun 2022 ada 479.067 hektar naik 0,73 persen atau 3.495 hektar, dibandingkan tahun 2021 seluas 475.572 hektar.

Plt Kepala Dinas KPTPH Lampung, Kusnardi mengatakan, berupaya terus menjaga stabilitas harga jual jagung agar para petani tetap bersemangat melakukan penanaman.

"Untuk menjaga produksi jagung, maka kami harus jaga stabilitas harga. Jika harga bagus, petani akan semangat menanam jagung. Petani akan termotivasi menanam jagung menggunakan varietas yang memiliki produksi tinggi seperti hibrida," kata Kusnardi, Senin (9/1/2023).

Kusnardi mengungkapkan, sebagian besar jagung milik petani di Lampung diserap oleh pabrik pakan ternak atau feedmill. Sebagian lagi dikirim ke daerah lain seperti Banten.

"Pasar jagung masih dalam daerah saja, karena disini banyak pabrik pakan atau feedmill. Sebagian kecil saja yang dijual ke daerah Pulau Jawa seperti Banten. Kami menjaga agar harga beli di tingkat petani tidak rendah," jelasnya.

Karyawan PT Jiva Agriculture  Indonesia, Wahid mengungkapkan, tahun ini perusahaannya menargetkan mampu menyerap 75 ribu ton jagung milik petani yang ada di Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Utara dan Lampung Tengah.

“Kami beli jagung dari petani rata-rata Rp2.700 sampai  Rp2.800 per kilogram. Tergantung dengan kadar air, semakin kecil kadar air harganya semakin mahal. Sayangnya, hingga kini banyak petani yang belum paham soal kadar air ini," katanya.

Ketua DPW Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Lampung, Sutono mengatakan, kedaulatan pangan dapat dicapai melalui 5 hal utama yakni peningkatan produksi pangan pokok, stabilitas harga pangan pokok, peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan, mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan, dan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.

Menurut Sutono, pemerintah harus berpihak kepada petani dengan peningkatan akses petani kepada sumber modal, industrialisasi pedesaan yang inklusif dan ramah lingkungan, perbaikan dan pengembangan infrastruktur dan suplai energy, serta penciptaan iklim investasi di bidang pangan yang kondusif.

“Kedaulatan pangan dapat dicapai jika produksi pangan sama atau lebih besar dari kebutuhan pangan nasional. Sehingga diperlukan produktivitas pangan komoditas strategis seperti beras, jagung, dan kedelai,” kata Sutono,.

Sutono mengungkapkan, pemerintah harus melakukan pembinaan serius terkait intensifikasi tanaman pertanian dan perkebunan agar peningkatan produktivitas dan efisiensinya secara nyata terjadi. Selanjutnya, penggunaan benih unggul, teknologi budidaya mutakhir, pengendalian hama dan penyakit serta pengelolaan irigasi.

Sutono menerangkan, program industri pengolahan hasil pertanian terutama di sentra-sentra produk pertanian unggulan harus dikawal serius, sehingga industri pengolahan tersebut dapat secara nyata menghasilkan produk setengah jadi dan bahkan produk akhir.

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menjamin harga pasar seluruh produk pertanian dengan harga jual yang menguntungkan para petani. Dalam pemberlakuan harga dasar, pemerintah harus hadir melakukan intervensi untuk berperan sebagai penyangga stok dan harga,” katanya.

Sutono menyarankan, kawasan-kawasan sentra produksi pangan dengan kawasan konsumsi (pasar) maupun pelabuhan dan bandara harus terkoneksi baik jaringan transportasi laut, darat dan udara.

Menurutnya, pemerintah harus konsisten melakukan kebijakan politik yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan produsen pangan nasional, dan harus melindungi produsen dalam negeri dari gempuran produk pangan impor.

“Untuk komoditas pangan yang bisa diproduksi di dalam negeri tidak perlu impor. Produsen pangan nasional harus dilindungi dari praktek-praktek dumping dan subsidi terselubung negara-negara eksportir pangan,” paparnya. (*)

Artikel ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Selasa, 10 Januari 2023 berjudul "Produksi Jagung Lampung Naik 31.796 Ton"