Kupastuntas.co, Pesisir Barat - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menganggarkan sebesar Rp14 Miliar untuk gaji tenaga honorer yang ada di Negeri Para Sai Batin dan Ulama pada tahun 2023 mendatang.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pesisir Barat Kasmir menyampaikan anggaran untuk gaji tenaga honorer tahun 2023 tersebut jauh lebih rendah di banding anggaran tahun 2022 yang di anggarkan sebesar Rp16 Miliar dan hanya terealisasi sebesar Rp14,8 Miliar.

"Jadi untuk gaji honorer tahun 2022 ini sudah kita realisasikan semua dengan total anggaran yang terealisasi sebesar Rp14,8 Miliar dari total Rp16 Miliar anggaran yang telah kita tetapkan," kata Kasmir saat di konfirmasi Kupastuntas.co di ruang kerjanya, Selasa (13/12/2022).

Kasmir melanjutkan pengurangan anggaran untuk gaji honorer yang ada di Kabupaten wisata itu dengan asumsi akan banyak honorer yang akan di angkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebab pihaknya telah menyiapkan kuota untuk PPPK sebanyak 556 orang.

Sehingga dengan asumsi tersebut pihaknya menyesuaikan anggaran gaji honorer sesuai dengan tenaga honorer yang masih ada saat ini, agar anggaran yang telah di siapkan bisa terealisasi dengan tepat dan maksimal sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Meskipun sebelumnya Kemenpan RB telah berencana menghapus tenaga honorer pada November tahun 2023 mendatang pihaknya tetap menganggarkan gaji bagi honorer yang ada di Kabupaten Pesisir Barat sebab hingga saat ini rencana tersebut belum di sahkan.

"Jadi Rp14 Miliar itu kita anggarkan untuk gaji honorer selama 1 tahun full sambil kita menunggu perkembangan dari rencana tersebut, karena tenaga honorer saat ini masih sangat kita butuhkan untuk membantu menjalankan roda pemerintahan di Pesisir Barat," ujarnya.

Menurut Kasmir saat ini Kabupaten termuda di Lampung itu masih sangat kekurangan tenaga pegawai sehingga keberadaan tenaga honorer saat ini sangat di butuhkan, karena di Pesisir Barat sendiri ada sebanyak 2616 tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintahan setempat.

Rinciannya sebanyak 296 tenaga kontrak daerah di instansi kesehatan, tenaga administrasi 1.197 orang honorer, guru 822 orang, Pol-PP 256 orang, protokol 18 orang, Driver pimpinan 5 orang, Driver bus sekolah 1 orang, kemudian Dokter umum yang berstatus honorer 7 orang, apoteker 1 orang.

Tenaga elektromedia RSUD M Thohir 1 orang, tenaga kebersihan RSUD M Thohir 4 orang, driver ambulans 3 orang dan juru masak RSUD 1 orang, sehingga banyak yang akan terdampak dan kehilangan pekerjaan jika rencana penghapusan tenaga honorer tersebut di sahkan. (*)