Kupastuntas.co, Lampung Barat - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Barat M Ishar meminta masyarakat agar tidak takut untuk melapor jika mengetahui terjadinya pelanggaran ataupun kejanggalan pada saat pemilihan umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang, karena identitas pelapor akan dirahasiakan. Senin (12/12/2022).

Hal tersebut di sampaikan Ishar saat memimpin sosialisasi dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan terhadap adanya pelanggaran dan sengketa pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang bersama insan pers dan masyarakat di Balairung Hotel Sari Rasa, Kelurahan Pasar Liwa.

Sebab menurut Ishar saat ini Bawaslu sudah mempunyai aplikasi khusus bagi masyarakat yang ingin melapor apabila mengetahui adanya pelanggaran pada saat pemilu, dirinya pun memastikan kerahasiaan identitas masyarakat yang melaporkan pelanggaran yang terjadi dengan catatan pelaporan harus di dasari bukti.

Dalam aplikasi tersebut Ishar menyampaikan masyarakat bisa langsung mengupload apa yang menjadi pelanggaran berikut dengan bukti-bukti yang di lampirkan. Hal tersebut kata Ishar demi berlangsungnya pesta demokrasi yang jujur dan adil sehingga pemimpin yang di hasilkan benar-benar pilihan masyarakat.

"Sehingga masyarakat jangan takut, ketika misalnya nanti ada pelanggaran dalam pemilu tentu tugas media dan juga masyarakat untuk melaporkan ke bawaslu agar ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku kita dan kita pastikan identitas pelapor tidak akan terpublikasi dan karena tidak terpublikasi maka tidak akan ada ancaman," pungkasnya.

Sementara itu Founder Visi Nusantara Maju Yusfitriadi yang merupakan narasumber nasional dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pemilu ada sistem yang tidak bisa dipisahkan seluruh proses tahapan nya, karena praktek kecurangan ataupun manipulasi terjadi tidak hanya pada tahapan pemilu tetapi jauh sebelum tahapan pemilu.

Disini lah menurut Yus peran mayarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap proses jalan nya pemilu. Ada beberapa hal yang mempengaruhi pentingnya pengawasan partisipatif pemilu 2024 mendatang diantaranya meningkatkan integritas, profesionalitas, dan energi penyelenggara pemilu.

"Kemudian dominasi orientasi kekuasaan peserta pemilu, politik identitas kampanye negatif dan kampanye hitam serta transformasi digital yang cepat dan masif yang harus di sikapi dengan bijak, karena selama ini banyak masyarakat yang menyikapi persoalan pemilu ini tidak dengan bijak sehingga hal tersebut lah yang harus di perhatikan," imbuhnya.

Namun Yusfitriadi menjelaskan selama ini memang terdapat beberapa permasalahan dalam pengawasan partisipatif diantaranya mindset pemilu bukan milik rakyat, politik bukan kedaulatan diri, politik pragmatis dan transaksional, pendidikan politik tidak optimal, sipil yang terlembaga tidak termanfaatkan.

"Karena yang kita tau bahwa pendidikan itu harus dilakukan secara continue tidak bisa dilakukan mendadak, terlebih selama ini kita mempunyai banyak sekali lembaga organisasi masyarakat yang seharusnya bisa termanfaatkan dengan baik untuk mengikuti pendidikan politik secara optimal demi berlangsungnya demokrasi yang baik," pungkasnya. (*)