Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Perputaran uang di Provinsi Lampung pada tahun 2023 mencapai Rp37,38 triliun. Bersumber dari APBN senilai Rp30 triliun dan APBD Pemprov Lampung sebesar Rp7,38 triliun.

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal  Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung menyerahkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian negara/lembaga dan Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2023 di Hotel Novotel, Bandar Lampung, pada Selasa (6/12).

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, M. Dody Fachrudin, mengatakan total belanja negara yang disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota di Lampung mencapai Rp30 triliun. Dana tersebut terbagi atas belanja pada kementerian/lembaga sebesar Rp9,03 triliun dan alokasi TKD Rp20,98 triliun.

"Adapun alokasi TKD tahun 2023 di Lampung sebesar Rp20,98 triliun, dengan rincian alokasi DBH (Dana Bagi Hasil) Rp645,74 miliar, DAU (Dana Alokasi Umum) Rp12,61 triliun, DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Rp1,23 triliun, DAK non fisik Rp4,14 triliun, dana insentif daerah Rp92,66 miliar, dana hibah Rp9,99 miliar dan dana desa (DD) Rp2,23 triliun," kata Dody.

Dody minta kepada seluruh satuan kerja dan pemerintah daerah untuk segera melaksanakan tahapan lelang, sehingga pada awal tahun tinggal proses penandatanganan kontrak dan pelaksanaan kegiatan.

"Seluruh satker diharapkan mampu melaksanakan kebijakan anggaran dengan sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan anggaran di tahun 2023 semakin terarah dan berkualitas. Perekonomian tetap tumbuh walau kondisi global yang belum baik," ungkap dia.

Sementara itu, alokasi belanja daerah Pemprov Lampung dalam APBD TA 2023 sebesar Rp7,38 triliun. Untuk pendapatan daerah sebesar Rp7,41 triliun, berasal dari pendapatan asli daerah Rp4, 14 triliun, pendapatan transfer Rp3,25 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang Sah Rp14,6 miliar.

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, berharap APBN TA 2023 dapat mendukung program pusat dan daerah serta menjadi daya ungkit dalam menjaga momentum penguatan ekonomi.

"APBD dan APBN saya minta agar dilakukan secara cermat, efektif dan tepat sasaran dengan tata kelola yang baik dan untuk kepentingan rakyat. Percepatan realisasi belanja pemerintah akan menjadi salah satu penggerak utama roda perekonomian," kata Arinal.

Arinal menjelaskan, pihaknya tetap berupaya dan optimistis perekonomian Lampung akan terus membaik. Tahun 2023 diharapkan menjadi titik balik penguatan ekonomi, sehingga target-target indikator pembangunan dapat tercapai.

"Penurunan angka kemiskinan dan juga stunting terus menjadi prioritas kita. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas pembangunan pemerintah karena mencakup aspek fundamental yang menjadi kebutuhan dasar," ungkap Arinal.

Khusus alokasi dana desa (DD) tahun 2023 mengalami penurunan mencapai Rp90.387.493.000 dibandingkan tahun 2022. Besaran DD tahun 2023 yang dikucurkan pemerintah pusat di Provinsi Lampung sebesar Rp2.236.437.915.000. Sedangkan besaran DD TA 2022 di Provinsi Lampung mencapai Rp2.326.825.408.000.

Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Lampung, Suhardi Buyung, menyayangkan adanya pengurangan alokasi DD tahun anggaran 2023.

"Kita sangat menyayangkan penurunan ini, karena kita kan mengusulkan supaya ada kenaikan. Tapi mungkin pemerintah pusat sudah memiliki hitungan sendiri sehingga alokasinya ada penurunan," kata Buyung, Selasa (6/12).

Suhardi meminta kepada seluruh aparat desa dapat memanfaatkan dana desa yang ada untuk menjalankan program secara maksimal sesuai dengan Perpres Nomor 104 Tahun 2021.

"Dana desa harus bisa digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Semoga pada tahun selanjutnya bisa meningkat, karena memang keberadaan dana desa sangat penting," kata dia.

Ia mengungkapkan, dana desa bisa dimanfaatkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak Covid-19 dan masuk kategori miskin yang tidak menerima bantuan PKH dan BPNT.

"Kemudian bisa juga digunakan untuk ketahanan pangan masyarakat di desa seperti bantuan bibit tanaman. Serta bisa digunakan untuk akses masyarakat menuju tempat bekerja seperti peningkatan jalan usaha tani," ujarnya. (*)

Berita ini telah terbit di SKH Kupas Tuntas edisi Rabu 7 Desember 2022, dengan judul “Tahun Depan, Perputaran Uang di Lampung 37,38 Triliun”