Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung menyerahkan Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian negara/lembaga dan Transfer ke Daerah (DIPA) tahun anggaran 2023 di Hotel Novotel, Selasa (6/12/2022).

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, M. Dody Fachrudin, menjelaskan, total belanja negara yang disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota di Lampung mencapai Rp30 triliun. Dana tersebut terbagi atas belanja pada kementerian/lembaga sebesar Rp9,03 triliun dan alokasi TKD Rp20,98 triliun.

"Adapun alokasi TKD tahun 2023 di Lampung sebesar Rp20,98 triliun dengan rincian alokasi DBH sebesar Rp645,74 miliar, DAU sebesar Rp12,61 triliun, DAK fisik Rp1,23 triliun, DAK non fisik Rp4,14 triliun, dana insentif daerah Rp92,66 miliar, dana hibah Rp9,99 miliar dan dana desa 2,23 triliun," kata Dody.

Pada kesempatan tersebut ia meminta, kepada seluruh satuan kerja dan pemerintah daerah untuk segera melaksanakan tahapan lelang sehingga pada awal tahun tinggal proses penandatanganan kontrak dan pelaksanaan kegiatan.

"Seluruh satker diharapkan mampu melaksanakan kebijakan anggaran dengan sebaik-baiknya sehingga pelaksanaan anggaran di tahun 2023 semakin terarah dan berkualitas. Perekonomian tetap tumbuh walau kondisi global yang belum baik," ujarnya.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi berharap, agar APBN 2023 dapat mendukung program pusat dan daerah serta menjadi daya ungkit dalam menjaga momentum penguatan ekonomi.

"APBD dan APBN saya minta agar dilakukan secara cermat efektif dan tepat sasaran dengan tata kelola yang baik dan untuk kepentingan rakyat. Percepatan realisasi belanja pemerintah akan menjadi salah satu penggerak utama roda perekonomian," kata Arinal.

Arinal menjelaskan, pihaknya tetap berupaya dan optimistis perekonomian Lampung akan terus membaik. Tahun 2023 diharapkan menjadi titik balik penguatan ekonomi sehingga target-target indikator pembangunan dapat tercapai.

"Penurunan angka kemiskinan dan juga stunting terus menjadi prioritas kita. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas pembangunan pemerintah karena mencakup aspek fundamental yang menjadi kebutuhan dasar," pungkas Arinal. (*)