Kupastuntas.co, Jakarta - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan beras nasional.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV dengan Kementerian Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT. RNI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2022).

Rapat yang dilaksanakan tersebut merupakan tindak-lanjut dari Rapat Dengar Pendapat tanggal 15 November 2022 lalu.

“Dimana pada rapat yang lalu, secara spesifik Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi target produksi pertanian serta melakukan evaluasi program-program yang tidak berdampak langsung kepada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani,” kata Sudin.

Wacana impor beras yang dicetuskan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) berbuntut panjang. Validitas data yang dilaporkan Kementerian Pertanian (Kementan) dipertaruhkan.

Terungkap Bulog membutuhkan setidaknya 600 ribu ton agar stok beras pemerintah mencapai 1,2 juta ton.

Sementara, saat ini, stok beras di Bulog per 22 November 2022 kurang dari 600 ribu ton. Angka itu berupa beras komersial dan cadangan beras pemerintah (CBP/ beras medium).

Dengan rencana penyaluran stabilisasi pasar oleh Bulog sekitar 150-200 ribu ton per bulan, jika tanpa tambahan pasokan, stok Bulog di akhir tahun hanya tersisa sekitar 300 ribu ton.

Bulog kini telah mempersiapkan cadangan sekitar 500 ribu ton di luar negeri. Dan dengan penugasan pemerintah harus mengadakan stok 1,2 juta ton. Maka dari itu Direktur Utama Bulog, Budi Waseso memperingatkan adanya keterbatasan waktu.

Bulog pun mempertanyakan kebenaran klaim Kementan yang menjanjikan ada pasokan 500  ribu ton beras yang siap diserap Bulog.

DPR kemudian memerintahkan Kementan menjamin pasokan beras untuk Bulog. Di mana, Buwas mengeluhkan hasil Rakortas yang menjanjikan pasokan beras untuk Bulog namun tidak ada di lapangan.

Perintah itu kemudian dijadikan sebagai kesimpulan RDP yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Sudin.

Pasalnya, Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi dalam rapat tersebut melaporkan, hasil data yang dikumpulkan dari penggilingan-penggilingan, beras yang dicari Bulog tersedia.

“Kan pak Kasdi tadi sudah menyatakan datanya tadi valid,” ungkapnya.

Komisi IV DPR RI meminta pemerintah c.q. Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Selanjutnya Kementerian Pertanian menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras dalam negeri dari produksi dalam negeri sebesar 600 ribu ton yang akan dibeli Perum Bulog dengan harga komersial dalam waktu 6 hari sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini.

"Jika dalam 6 hari sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini tidak terpenuhi, maka data yang diyakini dari Kementerian Pertanian tidak valid,” kata Sudin.

Sudin kemudian berulang kali meminta Sekjen Kementan Kasdi Subagyono membaca dan mempertimbangkan kembali kesimpulan tersebut.

Dalam rapat tersebut, Sudin berharap pemerintah mencukupi hasil produksi namun, ia juga mengatakan semua keputusan kembali ke tangan pemerintah.

“Kami tidak bermaksud menghakimi atau mencari kesalahan tetapi kita duduk di sini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Saya juga pengennya dalam negeri sudah mencukupi hasil produksinya tapi kalau tidak ya konsekuensinya semua keputusan ada di pemerintah,” tandasnya (*)