Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moeloek telah resmi ditetapkan sebagai Rumah Sakit Jejaring Rujukan Kardiovaskular atau sakit jantung oleh Kementerian Kesehatan.

RSUD rujukan utama yang ada di Provinsi Lampung tersebut telah berhasil melakukan tindakan operasi Coronary Artery Bypass Graft (CABG) perdana yang dipusatkan di Pelayanan Jantung Terpadu (PJT) pada, Jum'at (18/11/2022).

Saat dimintai keterangan Ketua Tim Pengampu Jejaring Kardioskular Nasional, dr Hananto Andriantoro, mengungkapkan jika pemerintah pusat menargetkan semua rumah sakit rujukan didaerah mampu melayani operasi bedah jantung.

"RSUD Abdul Moeloek ini adalah rumah sakit ke 18 yang dapat melakukan layanan operasi jantung. Akan ada tujuh tim yang disiapkan oleh rumah sakit ketika akan melakukan operasi bedah jantung," katanya saat dimintai keterangan di RSUD Abdul Moeloek.

Ia menjelaskan jika keberadaan rumah sakit yang bisa melakukan bedah jantung sangatlah penting. Hal tersebut mengingat sakit jantung masuk kedalam urutan pertama penyakit yang paling banyak membunuh orang.

"Masyarakat Lampung kurang lebih ada 9 juta jiwa, dari jumlah itu ada sekitar 120 ribu orang tiap tahunnya yang kemungkinan terkena serangan jantung. Kami targetkan RSUD Abdul Moeloek mampu melakukan bedah jantung 250 orang per tahun. Maka ini bisa masuk kriteria paripurna," jelasnya.

Sementara itu Direktur RSUD Abdul Moeloek, Lukman Pura, mengungkapkan jika dengan adanya layanan bedah jantung di Provinsi Lampung hal tersebut menjadi salah satu bagian untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang mumpuni.

"Ini menjadi momentum untuk menghadirkan layanan yang amat sangat bermanfaat bagi masyarakat Lampung. Karena selama ini masyarakat Lampung berobat nya ke luar daerah," kata dia.

Lukman menjelaskan jika pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Sementara untuk masa recovery usai operasi bedah jantung ini tergantung dengan kondisi masing-masing pasien.

"Untuk recovery itu sangat tergantung dengan kondisi pasien. Untuk saat ini program pengampuan ini dibantu dan di biaya oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan," terangnya. (*)