Kupastuntas.co, Lampung Selatan - Prioritas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) tahun anggaran 2023, meliputi sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Oleh karenanya, Ketua DPRD Lamsel, Hendry Rosadi mengatakan, mall pelayanan publik harus segera diselesaikan.

"Nah, ini sudah memasuki tahun ke empat. Makanya, kita sudah mulai melihat di RPJMD kita itu sesuai dengan visi dan misi terutama tentang pelayanan publik. Nah ini kita sudah gencar sekali, agar mall pelayanan publik agar segera terselesaikan," ujar Hendry Rosadi usai memimpin rapat pembahasan Ranperda APBD TA 2023 di Rumdin Ketua DPRD, Kamis (10/11/2022).

Hendry Rosadi melanjutkan, pembangunan mall pelayanan publik yang kini masih berjalan nantinya akan melayani sekitar 200 kepengurusan perijinan.

"Karena disitu, menyangkut pelayanan publik semuanya dan beberapa kegiatan perijinan. Ada sekitar 200 perijinan disitu nantinya, itu harus segera dikejar. Karena, menyangkut pelayanan publik," imbuhnya.

Hendry Rosadi lantas menjelaskan, apa-apa yang menjadi topik pembahasan dalam rapat itu.

"Sesuai dengan tupoksi kita, ini kita lagi menjalankan fungsi anggaran atau fungsi budgeting. Nah, ini melaksanakan pembahasan anggaran dan kita juga akan melihat skala prioritas yang ada di satker masing-masing sudah sesuai belum dengan RPJMD kita," timpalnya lagi.

Pelayanan publik menjadi prioritas di tahun depan, dimana sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur direncanakan memiliki postur anggaran yang cukup besar.

"Ini yang memerlukan porsi anggaran lebih besar dari satker yang lain, kesehatan sekitar ada 400 miliar lebih kemudian pendidikan sekitar 600 miliar lebih dan ini yang mau kita ajukan lagi untuk infrastruktur supaya infrastrukturnya juga meningkat," rincinya.

Pembangunan infrastruktur jalan, memang masih agak sedikit menengah. Dikarenakan jumlah luas jalan yang cukup panjang, sementara APBD belum bisa memenuhi untuk perbaikan semaksimal mungkin.

"Akhirnya, kita bicara skala prioritas mana-mana saja yang sekarang ini. Kita bagi, kita tanya wilayahnya ada wilayah bagian barat bagian timur dan bagian tengah jalan-jalan kita," terusnya.

Disamping itu juga, permasalahan infrastruktur jalan masih terbentur dengan jalan poros yang ada sekarang ini.

"Oleh karena itu, ini tadi kita sudah selesaikan semua baik dari pelayanan publiknya, belanja infrastrukturnya kemudian pelayanan dasar urusan-urusan yang wajib. Untuk pendidikan dan kesehatan juga kita bahas bersama-sama tadi. Dan semuanya, sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing," cetusnya.

Fokus pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta pelayanan publik rupanya adalah arahan dari Pemerintah Pusat.

"Jadi memang, pokok-pokok rencana kisi-kisi penyusunan APBD 2023 harus lebih ditekankan pada pelayanan publiknya.

Tiga ini hampir sama besar, cuma memang di kesehatan dan pendidikan apalagi stunting sekarang ini kan harus betul-betul di nol kan. Karena, ini juga instruksi dari Pemerintah Pusat," katanya.

Disoal jumlah total pagu APBD pada tahun 2023, Hendry Rosadi menjawab nilainya belum final.

"Tapi belum selesai, nanti kita menunggu perumusan kalau sudah selesai kita beri tahu. Sekitar 2,1 triliun," pungkasnya. (*)