• Senin, 28 November 2022

Keterwakilan Perempuan di Parlemen Sangat Penting, Ini Penjelasan LAdA Damar Lampung

Kamis, 10 November 2022 - 19.45 WIB
55

Direktur Eksekutif LAdA Damar Lampung, Selly Fitriani, usai acara Pemetaan Isu Krusial dan Dukungan Laki-laki Pimpinan Partai Politik untuk Keterpilihan Perempuan Politisi Lampung di Pemilu 2024, Kamis (10/11/2022). Foto: Muhaimin/kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Anak (LAdA) Damar Lampung, Selly Fitriani meminta untuk politisi perempuan melakukan audit secara internal dalam Partai Politik (Parpol) masing-masing untuk melihat kebijakan yang mengikutsertakan perempuan.

Karena menurut Selly, keterwakilan perempuan di perlemen sangat penting, sebab tidak akan ada kebijakan ramah perempuan dan anak jika tidak ada keterwakilan perempuan di parlemen.

"Keterwakilan Perempuan di Parlemen Sangat Penting. Dalam politik itu pengambilan keputusan laki-laki dan perempuan memiliki ruang yang sama," kata Selly, dalam acara Pemetaan Isu Krusial dan Dukungan Laki-laki Pimpinan Partai Politik untuk Keterpilihan Perempuan Politisi Lampung di Pemilu 2024, Kamis (10/11/2022).

Kemudian juga melihat apakah ada program untuk peningkatan kapasitas politisi perempuan. Karena selama ini refleksinya ketika menghadapi pemilihan legislatif banyak yang direkrut bukan kader perempuan yang potensial, tapi yang punya modal yang bisa mendulang suara.

Hal itu membuat perempuan yang potensial memiliki ruang yang kecil, atau bahkan yang dipilih bukan perempuan yang memiliki potensi. "Sehingga tidak mempunyai kesadaran banyaknya permasalahan yang harus diperjuangkan," ujarnya.

Selly menjelaskan, hal itu yang menjadi konsentrasi dari LAdA Damar mendorong adanya peningkatan keterpilihan perempuan di parlemen pada tahun 2024 mendatang.

Ia juga berpesan untuk perempuan agar menggunakan hak politik. Karena hak sipil politik itu sudah menjadi hak sebagai warganegara.

Menurutnya perempuan harus manfaatkan betul, pemenuhan hak politik ini bukan hanya laki-laki tetapi perempuan pun juga harus berkontribusi.

Perempuan pun harus terlibat dalam pengambilan keputusan. "Karena demokrasi tanpa perempuan bukan demokrasi," ungkapnya.

Dikarenakan dengan jarang dilibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan membuat keterwakilan perempuan masih rendah.

Ia juga merasa prihatin dengan kebijakan bahwa minimal 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. "Faktanya data yang ada belum mencapai 30 persen, ada beberapa faktor pertama dari aspek budaya, perempuan dalam aspek budaya dianggap tidak layak dipilih," katanya.

Menurut Selly, keterpilihan di DPR RI atau DPRD lebih condong memilih pilihan nomor urut atas, selain itu juga kendala transaksi politik uang yang tinggi.

"Selain itu persoalan lainnya pengamanan suara, perempuan tidak mampu pengamanan suara. Misalnya minim saksi sehingga kawan-kawan perempuan politisi memiliki kendala itu," imbuhnya.

Hal lain yang dihadapi sebagai aktivis perempuan tidak begitu senang dengan Pileg berbarengan dengan Pilpres.

"Karena nanti sumber daya manusia akan fokus kepada Pilpres, dibanding dengan Pileg. Maka itu kawan-kawan perempuan punya banyak tantangan di pemilu legislatif," ungkapnya.

Anggota KPPI Lampung sekaligus anggota Partai PKS, Nenden Tresnanursari mengatakan, politisi perempuan saat ini membutuhkan kerja sama jejaring dengan semua elemen dan kepercayaan, serta membangun kepercayaan pada masyarakat agar masyarakat bisa memberikan hak pilihnya untuk keterpilihan perempuan.

"Bahwa keberadaan perempuan sebagai politisi di legislatif itu sangat penting. Karena dengan adanya keterwakilan perempuan itu, maka merekalah yang paham apa yang harus diperjuangkan apa yang mereka butuhkan," tuturnya.

Kebutuhan-kebutuhan masyarakat perempuan itu diantaranya seperti stunting, pengelolaan keuangan dan lain-lain. Itu pentingnya keterwakilan perempuan.

Sementara Wakil Sekretaris Demokrat Lampung, Mainar Rusmala Dewi menyebut, adanya perempuan yang tergabung dalam dunia politik salah satunya untuk mewakili memperjuangkan hak- hak perempuan.

"Supaya kebijakan-kebijakan itu nantinya lebih berpihak kepada perempuan dan anak," tandasnya. (*)


Video KUPAS TV : Polda Lampung Musnahkan Barang Bukti Narkoba Senilai Rp272 Miliar