Kupastuntas.co, Lampung Utara - Tenaga Kesehatan (Nakes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara (Lampura) sebagai pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mengeluhkan nasibnya yang tidak lolos verifikasi data, oleh sebab itu mereka meminta diangkat sebagai tenaga honorer pemkab setempat.

Mereka tidak lolos verifikasi data yang dilakukan oleh Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (DBPKSDM) Lampura, disebabkan oleh status RSUD Ryacudu merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"Nasib status kami sebagai tenaga BLUD bukan tenaga honorer, kami gak bisa lolos verifikasi pendataan, selain itu juga manajemen BLUD ini gak jelas, jasa pelayanan (Jaspel) yang kami terima jauh dari upah minimum Kabupaten (UMK)," ujar salah satu Nakes yang enggan disebutkan namanya kepada Kupastuntas.co Kamis, (3/11/2022).

Ia juga berharap, apabila pihak rumah sakit tidak dapat memberikan upah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ia dan rekan-rekannya dapat berubah status menjadi tenaga honorer kabupaten.

"Yang kami harapkan kalo memang gak bisa memberikan insentif sesuai dengan ketentuan aturan, lebih baik kita masuk menjadi tenaga honorer Pemkab, bayangkan aja masih ada dari kami cuma dapat insentif  Rp150.000 perbulan ini kan gak sesuai," tandasnya.

Menurutnya, upah yang sesuai dengan standar UMK sangat diharapkan dan dibutuhkan guna mencapai kesejateraan para Nakes RSUD Ryacudu Kotabumi.

dr. Aida Fitriah Subandhi selaku Direktur RSUD Ryacudu Kotabumi saat dikonfirmasi soal sistem gaji, jenjang karir Nakes, dan mengapa Nakes pegawai BLUD tidak dijadikan sebagai tenaga honorer Pemkab sesuai dengan keluhan Nakes, ia belum memberikan penjelasan apapun.

Sementara, saat ditanya berapa jumlah Nakes, Ia tidak tahu. "Saya tanyakan dulu ya jumlah pastinya berapa," ujar dr. Aida. (*)