Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian menyoroti masih rendahnya realisasi Belanja Tak Terduga (BTT) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang masih di bawah angka dua persen per 28 Oktober 2022.

Saat rapat koordinasi pengendalian inflasi di daerah yang digelar melalui video conference, Mendagri meminta kepada seluruh Pemda untuk dapat mengoptimalkan BTT dan Bantuan Sosial (Bansos) untuk pengendalian inflasi.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung, Kusnardi mengatakan, masih minimnya realisasi BTT tersebut lantaran pihaknya menerapkan sistem kehati-hatian.

"Jadi kita tidak mau yang menerima ini tidak tepat sasaran sehingga harus hati-hati," kata Kusnardi, saat dimintai keterangan di Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur Lampung, Selasa (1/11/2022).

Ia menjelaskan, prinsip kehati-hatian tersebut guna memastikan masyarakat yang menerima bantuan sosial adalah orang yang benar-benar berhak menerima dan tidak terjadi tumpang tindih.

"Mereka yang menerima adalah haru orang-orang yang berhak. Karena semua pemda punya BTT ini jadi jangan sampai tumpang tindih. Kita koordinasikan dengan kabupaten dan kota," terangnya. 

Kusnardi menjelaskan, pihaknya akan terus memaksimalkan realisasi serapan BTT Pemprov Lampung untuk bantuan sosial dan pengendalian inflasi disisa dua bulan tahun anggaran 2022 ini.

"Sisa dua bulan tahun anggaran ini akan kita maksimalkan lagi serapan nya. Bansos dampak inflasi juga saat ini proses nya terus berjala. Kami lakukan secepetnya," terangnya.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Ikhwan Fadil Ibrahim mengungkapkan, BTT dapat digunakan dalam beberapa hal seperti bantuan bencana alam hingga bantuan sosial dampak inflasi.

"Realisasi BTT harus dimaksimalkan oleh Pemprov, dimana Pemprov juga telah mengalokasikan anggaran untuk bansos ini harus segera dicairkan karena ini tinggal dua bulan masa anggran lagi. Jangan sampai mundur terus karena masyarakat sudah menunggu," ungkapnya.

Menurutnya, BTT harus selalu disiagakan hingga akhir masa anggran. Hal tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti bencana alam yang membutuhkan dana untuk memberikan bantuan.

"Apalagi akhir-akhir ini kita sedang dilanda musibah banjir dan tanah longsor. Maka BTT harus disiagakan untuk memberikan bantuan. Sisanya baru dimaksimalkan untuk bansos," pungkasnya. (*)

Video KUPAS TV : 131.794 Dosis Vaksin PMK di Lampung Belum Terealisasi