Kupastuntas.co, Metro - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Metro melayangkan surat yang mempertanyakan transparansi seleksi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro.

Hal tersebut dilakukan HMI lantaran pihaknya menilai hasil Computer Assisted Test (CAT) pada seleksi calon anggota Panwascam tidak diinformasikan ke publik. Akibatnya,  muncul dugaan praktik pengondisian bagi calon anggota Panwascam tertentu.

Dari informasi yang dihimpun Kupastuntas.co, sejumlah pengurus HMI Cabang Metro melayangkan surat ke kantor Bawaslu Metro pada Jum'at (21/10/2022) sekitar pukul 15.00 WIB. Surat tersebut prihal permohonan transparansi yang diterbitkan dengan nomor 07/ B/ Sek/ 03/ 1444 H.

Ketua HMI Cabang Metro, Chairul Aji mengatakan, surat yang mempertanyakan transparansi seleksi Panwascam tersebut dibuat atas dasar kegaduhan yang terjadi ditengah masyarakat.

"Yang pertama kita tahu ada kegaduhan dimana-mana terkait tranparansi nilai hasil perekrutan Panwascam. Kalau kita pikir itu kan tidak relevan dengan aturan di atasnya, yaitu undang undang undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik," kata Chairul, saat dikonfirmasi Kupastuntas.co melalui sambungan telepon, Sabtu (22/10/2022) malam. 

Chairul juga membeberkan bahwa ketetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Republik Indonesia telah bertentangan dengan pasal 17 undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP).

"Nah soal rekrutmen panwascam ini kan perlu transparansi dan yang kami permasalahkan adalah transparansi nilai hasil seleksi. Hasil kajian kami, surat penetapan PPID Bawaslu RI ini bertentangan juga dengan aturan komisi informasi. Surat penetapan PPID Bawaslu yang mengkategorikan informasi yang dikecualikan terkait nilai hasil rekrutmen panwascam, inilah yang membuat gaduh. Kalau memang informasi itu ditutup, tolong sampaikan alasannya," terangnya.

Ketua HMI itu menduga terdapat praktik pengondisian terhadap calon anggota Panwascam tertentu. Hal tersebut berdasarkan sejumlah informasi dan data yang dimiliki HMI Metro.

"Kami minta Bawaslu transparan agar tetap dipercaya masyarakat, karena ada dugaan yang mengarah pada pengondisian calon anggota Panwascam. Informasi dan bukti juga sudah kami pegang, tapi keabsahan yang bisa di uji materil atau tidak itu masih kita kaji. Hanya saja, informasi dari masyarakat praktik seperti ini sudah lama terjadi," ungkapnya.

Hal senada diutarakan Ketua Bidang Kominfo HMI Cabang Metro, Agus Fatoni. Ia meminta Bawaslu bersikap transparan dengan membuka informasi atas nilai seleksi Panwascam.

"Kami meminta Bawaslu Kota Metro transparan dan membuka nilai hasil seleksi rekrutmen panwascam, walaupun kami tahu bahwa itu termasuk kedalam informasi yang dikecualikan. Tinggal dikabulkan atau tidak, kalau tidak dikabulkan kami akan mengajukan keberatan, jika masih tidak kabulkan maka akan kita teruskan ke komisi informasi," bebernya.

Pihaknya juga mengancam akan kembali mendatangi kantor Bawaslu Metro jika para pengawas pemilu tersebut tidak memberikan tanggapannya atas surat yang dilayangkan HMI.

"Sampai dengan malam ini kami belum menerima jawaban maupun respon dari Bawaslu Metro belum ada. Kami masih menunggu tranparansinya, kalau sampai hari Senin tidak ada tanggapan ya kami akan kembali mendatangi Bawaslu," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Metro, Mujib mengaku bahwa pihaknya kini tengah menyiapkan jawaban atas surat yang kirimkan HMI.

"Lagi kita siapkan ini jawabannya, nanti dikabari ya," singkatnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Sabtu (22/10/2022).

Untuk diketahui, ujian CAT rekrutmen Panwascam di Kota Metro dimulai pada Jum'at (14/10/2022) dan berakhir pada Selasa (18/10/2022) lalu. Hasilnya, sebanyak 6 besar peserta yang lolos seleksi CAT dan berhasil ikut maju untuk mengikuti seleksi tahap wawancara tidak disertai hasil nilai ujian CAT. (*)