Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemprov Lampung, melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), hanya memprioritaskan perbaikan jalan provinsi sepanjang 75,17 kilometer pada tahun 2022 dengan anggaran Rp300 miliar.

Kebijakan ini diambil lantaran PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menolak pinjaman uang dari Pemprov Lampung senilai Rp569 miliar pada tahun 2022. Dampaknya, Pemprov menunda perbaikan pada 14 ruas jalan provinsi yang tersebar di beberapa kabupaten/kota sepanjang 280 kilometer.

"Perbaikan jalan provinsi yang dianggarkan menggunakan APBD di 2022 sepanjang 75,17 kilometer. Perbaikannya ada yang rigid pavement dan ada juga yang flexible pavement, tergantung kondisi dilapangan," Kata Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, Febrizal Levi Sukmana, Kamis (13/10/2022).

Ia mengungkapkan, ruas jalan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki tahun ini di antaranya Tegal Mukti-Tajab dengan anggaran Rp70 miliar, Ryacudu Rp25 miliar, Bandar Jaya-Mandala Rp25 miliar, dan Branti-Gedong Tataan Rp18,5 miliar.

"Kemudian ruas Metro-Tanjung Kari dengan anggaran Rp16 miliar, Simpang Korpri-Purwotani dengan anggaran Rp11 miliar, dan Pekon Balak-Suoh Rp9 miliar. Ini beberapa ruas yang menjadi prioritas," terangnya.

Menurut Levi, sampai akhir tahun 2021 kondisi jalan mantap di Provinsi Lampung sudah mencapai 75,386 persen. Angka tersebut ditargetkan akan meningkat menjadi 76 persen di tahun 2022.

"Kalau dana pinjaman dari PT SMI kemarin terealisasi, target jalan mantap sudah berada di atas 76 persen. Untuk 14 ruas jalan provinsi yang kemarin akan ditangani menggunakan dana PT SMI InsyaAllah akan dilaksanakan tahun depan seoptimal mungkin dengan anggaran yang tersedia," ujar Levi.

Menurut Levi, ke-14 ruas jalan provinsi itu menjadi prioritas diperbaiki pada tahun depan.

“Tapi bukan itu saja yang menjadi perhatian kami, karena memang banyak ruas yang menjadi jalan utama. Namun ada jalan yang fungsinya mendukung perekonomian daerah itu yang masuk prioritas," ujarnya.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Sahlan Syukur, mengungkapkan perbaikan harus terus dilakukan mengingat jalan merupakan akses utama masyarakat untuk menggerakkan ekonomi di desa.

"Sekarang masa pandemi Covid-19 sudah mulai melandai dan ekonomi juga perlahan mulai bangkit. Untuk mendukung kebangkitan ekonomi maka infrastruktur adalah salah satu pendukungnya," kata dia.

Ia berharap, APBD 2023 alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun anggaran 2022.

"Apalagi tahun depan akan ada perbaikan 14 ruas jalan yang gagal didanai oleh PT SMI. Tentu harus ada peningkatan untuk jumlah anggaran. Ini agar kondisi jalan mantap juga tetap terjaga dan terus meningkat," terangnya.

Sebelumnya, PT SMI menolak pinjaman yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sebesar Rp569 miliar pada tahun 2022.

Dana pinjaman tersebut awalnya untuk memperbaiki 14 ruas jalan provinsi sepanjang 280 kilometer yang tersebar di beberapa kabupaten/kota.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, mengungkapkan ada beberapa kendala yang menyebabkan pinjaman ke PT. SMI tidak disetujui.

"Kita sudah ajukan, tapi sampai dengan hari terakhir ternyata ada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dan belum ada PP turunannya yang menjadi rujukan oleh Kemendagri," kata Fahrizal.

Fahrizal menjelaskan, sebelumnya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah berkirim surat kepada Pemprov Lampung yang meminta rencana pembangunan infrastruktur sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

"Kontennya sudah benar, tetapi syarat kita untuk ajukan pinjaman itu ada prosedur dan rekomendasi dari Kemendagri yang sampai saat terakhir belum keluar karena belum ada rujukan yang bisa dipegang berupa PP turunan dari UU tersebut," terang Fahrizal.

Ia mengatakan, Pemprov Lampung akan memaksimalkan potensi pendapatan dari APBD tahun 2023 untuk melakukan perbaikan infrastruktur jalan yang sebelumnya telah diagendakan.

"Kita tetap memaksimalkan potensi pendapatan yang kita miliki. Tinggal rencana penanganan jalan kita sesuaikan dengan kemampuan APBD yang ada. Di APBD 2023 kita cicil, kita sesuaikan yang penting ruas-ruas strategis itu tertangani," ungkapnya.

Adapun 14 ruas jalan provinsi yang awalnya akan diperbaiki menggunakan dana pinjaman PT SMI yaitu ruas jalan Simpang Sonyopo-Serupa Indah di Way Kanan, Simpang Trimulyo-Bungin-Tugu Sari di Lampung Barat, dan Kota Bumi-Ketapang, Ketapang-Negara Ratu, Negara Ratu-Simpang Sonyopo di Kabupaten Lampung Utara.

Selanjutnya ruas Talang Padang-Ngarip, Ngarip-Ulu Semong, Ulu Semong-Simpang Trimulyo di Tanggamus. Lalu ruas Bujung Tenuk- Penumangan Tulang Bawang, Penumangan-Tegal Mukti Tulangbawang Barat, Serupa Indah-Tajab di Way Kanan.

Tender atau lelang pengerjaan 14 ruas jalan provinsi tersebut telah selesai dilakukan dan telah ditetapkan pemenangnya sejak bulan Juli 2022 lalu. (*)

Artikel ini sudah terbit di SKH Kupas Tuntas edisi Jumat, 14 Oktober 2022 dengan judul "Perbaikan 14 Jalan Rusak Ditunda 2023"