Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Sebanyak 19.654 produk dengan total penyedia mencapai 815 telah tayang kedalam katalog elektronik lokal dengan nilai transaksi atau belanja mencapai Rp21,8 miliar.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Lampung, Slamet Riyadi, mengungkapkan jumlah produk yang tayang tersebut berasal dari Pemprov Lampung dan 15 Kabupaten/Kota.

"Dari jumlah transaksi tersebut ada lima daerah yang belum melakukan transaksi di katalog elektronik lokal atau masih nol. Daerah tersebut Diantaranya Pesisir Barat, Lampung Barat, Tulangbawang Barat, Way Kanan dan Lampung Timur," kata Slamet saat dimintai keterangan, Kamis (13/10/2022).

Slamet merincikan, untuk Pemprov Lampung sudah 1.542 produk yang tayang dengan 94 penyedia dan nilai transaksi Rp4,7 miliar. Pesisir Barat 140 produk 12 penyedia dengan nilai transaksi Rp0.

Selanjutnya Lampung Barat 207 produk 20 penyedia dengan nilai transaksi Rp0, Pesawaran 653 produk 39 penyedia dengan nilai transaksi Rp2,2 miliar , Tulangbawang Barat 425 produk 23 penyedia dengan nilai transaksi Rp0.

"Kemudian Way Kanan 344 produk 12 penyedia dengan nilai transaksi Rp0, Tulanga Bawang 119 produk 14 penyedia dengan nilai transaksi Rp741, Bandar Lampung 458 produk 28 penyedia dengan nilai transaksi Rp459 juta," terangnya.

Selanjutnya Lampung Selatan 5.624 produk 90 penyedia dengan nilai transaksi Rp1,4 miliar, Tanggamus 140 produk 10 penyedia dengan nilai transaksi Rp1,1 miliar, Lampung Timur 117 produk 12 penyedia dengan nilai transaksi Rp0.

Kemudian Metro 2.227 produk 102 penyedia dengan nilai transaksi Rp1,3 miliar, Lampung Utara 117 produk 13 penyedia dengan nilai transaksi Rp48 juta, Lampung Tengah 4.244 produk 198 penyedia dengan nilai transaksi Rp6,3 miliar.

"Selanjutnya Mesuji 1.206 produk 63 penyedia dengan nilai transaksi Rp1,5 miliar, Pringsewu 2.045 produk 85 penyedia dengan nilai transaksi Rp2,5 miliar. Untuk daerah yang belum ada transaksi kami minta untuk dimaksimalkan," kata Slamet.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Noverisman Subing meminta, kepada pemerintah daerah untuk dapat memaksimalkan belanja pengadaan barang melalui e-katalog lokal.

"Pemda harus memaksimalkan belanja di katalog lokal, apa lagi jika penyedia nya sudah ada. Yang belum ada transaksi tentu kami dorong untuk bisa melakukan transaksi dan yang sudah kami minta untuk ditingkatkan," ujar Noverisman.

Politisi PKB tersebut mengungkapkan, jika belanja menggunakan katalog elektronik lokal tersebut sebagai salah satu upaya untuk membantu kebangkitan UMKM yang ada didaerah masing-masing.

"Apa lagi presiden meminta minimal 40 persen APBD pemda digunakan untuk belanja produk lokal. Daerah yang belum ada transaksi ini mestinya dilakukan evaluasi," pungkasnya. (*)