Disdikbud Lampung Klaim Telah Bagikan Surat Edaran Terkait Netralitas ASN Jelang Pilkada

Sekretaris Disdikbud Provinsi Lampung, Tommy Efra Hendarta, saat dimintai keterangan, Rabu (12/10/2022). Foto: Ria/Kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung mengaku telah membagikan surat edaran
kepada ASN di satuan kerjanya untuk bersikap netral menjelang pemilihan kepala
daerah (Pilkada) 2024.
"Kami sudah keluarkan surat edaran kepada para ASN
Dinas Pendidikan dan termasuk juga pendidik dan tenaga kependidikan untuk
bersifat netral menjelang Pilkada ini," kata Sekretaris Disdikbud Provinsi
Lampung, Tommy Efra Hendarta, saat dimintai keterangan, Rabu (12/10/2022).
Tommy menjelaskan jika beberapa waktu yang lalu Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah meminta daftar nama ASN dibawah
Disdikbud disinyalir ada yang tidak netral lantaran mengantarkan bacaleg daftar
partai politik.
"Kemarin katanya dari SMA 5 Bandar Lampung dan ternyata
bukan. Bawaslu sudah minta data ke kita dan jika benar nanti akan diberi tahu.
Jika terbukti nanti kami minta inspektorat untuk memproses," terangnya.
Inspektur Provinsi Lampung, Fredy, menjelaskan jika disiplin
ASN telah tertuang didalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Dalam PP
tersebut ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden,
calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota DPR hingga DPRD.
"Untuk sanksi sendiri bisa disiplin ringan maupun
hukuman disiplin berat sesuai dengan pertimbangan tim pemeriksa. Jika memang
terbukti adanya tindakan yang tidak netral," kata dia. (*)
Berita Lainnya
-
Azana Boutique Hotel Lampung Hadirkan Sunday BBQ All You Can Eat
Minggu, 17 Agustus 2025 -
Universitas Teknokrat Indonesia Peringati HUT ke-80 RI, Rektor Ajak Mahasiswa Kuasai Ilmu, Industri, AI dan Miliki Karakter Mulia
Minggu, 17 Agustus 2025 -
Peringati HUT ke-80 RI, 32 ASN UIN RIL Terima Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya
Minggu, 17 Agustus 2025 -
Momentum HUT ke-80 RI, Pengamat Unila Dorong Pemerintah Hadirkan Keadilan dan Kesejahteraan
Minggu, 17 Agustus 2025